"Kita menunggu studinya, apa cukup orang (di KPK)," kata JK di Kantor Wapres, Jakarta, Jumat (19/12/2014).
JK menilai pengawasan di daerah akan sulit lantaran komisioner KPK berada di Jakarta. "Komisionernya kan di Jakarta, apa bisa mengawasi di daerah itu? Komisioner empat dari lima yang ada biar diuji coba dulu, satu sampai dua orang komisioner, jangan langsung. Karena yang di Jakarta saja KPK kesulitan orang, ditarik sedikit kejaksaan itu sulit KPK buat jalan. Jadi karena itu bisa empat orang dulu," terang JK.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kalau enggak disiapkan orang, enggak disiapkan sektor perangkatnya, bisa itu (KPK) jadi mafia hukum," jelasnya.
"Dengan kewenangan yang begitu besar. Kita harus hati-hati, karena begitu besarnya KPK maka begitu orang diambil maka tidak ada SP3-nya. Jadi kewenangan yang begitu besar bisa menimbulkan macam-macam," sarannya.
Wacana KPK membuka cabang di daerah makin menguat. KPK berencan membentuk tiga cabang daerah yang masing-masing berada di Medan (Sumatera Utara), Balikpapan (Kalimantan Timur), dan Makassar (Sulawesi Selatan). Namun rencana itu harus menunggu persetujuan DPR lantaran KPK membutuhkan persetujuan alokasi anggaran untuk mewujudkan rencana ini.
(tfn/rmd)