.webp)
Alat itu dipasang menindaklanjuti perintah Jokowi dalam Sidang Kabinet Terbatas pada Rabu (17/12/2014) lalu. Kepala BNPB Syamsul Maarif langsung memimpin rapat koordinasi dengan BMKG, Badan Geologi, Kemenristek Dikti, BPPT, LIPI, IABI, BPPTKG, BPBD dan Forum Pengurangan Risiko Bencana DIY di Yogyakarta pada Kamis (18/12/2014) lalu.
Dalam keterangan tertulis Jumat (19/12/2014), Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho mengatakan, 20 alat akan dipasang 2 pekan mendatang. Alat itu 10 unit dari Badan Geologi dan 10 unit dari UGM.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selanjutnya pada Januari 2015 akan disiapkan 20 unit peralatan tambahan dari UGM dan akan dipasang di daerah rawan bencana longsor lainnya di Indonesia. BPPT dan LIPI juga akan memproduksi peralatan untuk dipasangkan pada tahun 2015 di daerah rawan longsor prioritas.
Sutopo menjelaskan, sistem peringatan dini yang dipasang terdiri dari beberapa subsistem, yaitu: 1. survei geologi, kelembagaan dan sosial ekonomi budaya; 2. pembentukan Tim Siaga Bencana di tingkat desa/dusun; 3. penyusunan prosedur evakuasi; 4. pembuatan peta evakuasi bersama petugas terpilih; 5. instalasi alat peringatan dini bersama masyarakat; 6. gladi evakuasi; dan 7. membangun komitmen pemda dan masyarakat dalam pengoperasian dan pemeliharaan sistem.
"Belajar dari pengalaman beberapa institusi yang pernah memasang alat peringatan dini, maka diperlukan komitmen Pemda. Untuk itu harus ada jaminan kesanggupan dari bupati/walikota untuk mengoperasikan dan memelihara alat yang dituangkan dalam MoU dan pernyataan kesanggupan," tuturnya.
Biaya pemasangan alat, lanjut Sutopo, menggunakan dana siap pakai dari BNPB berdasarkan rencana teknis dan rencana anggaran biaya yang diajukan dari instansi penyedia peralatan. Dalam waktu yang bersamaan, BNPB menyiapkan masterplan pengurangan risiko bencana longsor.
(nik/nrl)
