"KMP itu kan keputusan bersama. Urusan internal Golkar ya urusan internal Golkar. Tidak bisa masuk ke urusan yang lebih luas," kata Fahri di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (19/12/2014).
Fahri mempertanyakan niat kubu Agung Laksono yang terus-menerus ingin masuk ke dalam pemerintahan. Menurut Wakil Ketua DPR ini, itu adalah tradisi yang tidak mau maju.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Anggota DPR dari dapil NTB ini menuturkan bahwa memang harus ada bagian-bagian yang ada di luar pemerintahan. Fahri menantang Golkar untuk benar-benar berani berada di luar pemerintahan.
"Dalam sistem dwipartai begitu. Partai A menang, dia jadi partai pemerintah. Kalau kalah ya berada di luar pemerintahan. Dan itu kerinduan yang lama di Golkar. Ketika Golkar berani melakukan itu, luar biasa," ucapnya.
Adapun lima syarat yang diajukan kubu Agung dalam proses islah adalah sesuai hasil Munas Jakarta. Kelima syarat itu adalah pembubaran Koalisi Merah Putih, mendukung pemerintahan Jokowi-JK, dan mendukung Perppu Pilkada. Adapun syarat lain adalah Pilpres lewat rakyat dan mempertahankan Pileg dengan proporsional terbuka. Sejauh ini, pihak Ical masih sulit menerima kelima syarat ini.
(imk/trq)