"Kalau memang itu yang dibutuhkan KPK untuk pemberantasan korupsi, pemerintah tidak akan keberatan," ujar Andi Widjajanto di Gedung KPK Jalan HR Rasuna Said, Jaksel, Kamis (18/12/2014).
Andi sendiri sudah tahu soal wacana KPK itu. Namun secara resmi menurut Andi, Presiden Jokowi tentu tidak akan berkomentar mengenai rencana tersebut.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Andi mengatakan, pada prinsipnya pemerintah akan terus mendukung berbagai langkah pemberantasan korupsi. Dan jika menurut KPK, wacana pembentukan cabang di daerah dapat mendukung pemberantasan korupsi, tentu pemerintah akan mengamininya.
"Jadi kalau KPK merasa pembentukan cabang-cabang di daerah menguatkan pemberantasan korupsi di daerah, tentu pemerintah akan kerjasama dengan KPK menguatkan peran itu," tandasnya.
(mok/ndr)