Kementerian PAN dan RB Gandeng BIN Awasi PNS Nakal, Caranya?

Jakarta - ‎Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN dan RB) menggandeng Badan Intelijen Negara (BIN) untuk mengawasi kegiatan PNS nakal. Bagaimana cara pengawasannya?

"BIN, di daerah kan ada juga. Apabila ada informasi dari masyarakat yang kurang puas dengan kinerja pemerintah, kita wajib mengingatkan. Masyarakat mengeluh masalah ini, pak walikota, pak bupati, ini
keluhan masyarakat tolong ditindaklanjuti," jelas Kepala BIN Marciano Norman di Istana Negara, Kamis (18/12/2014).

Marciano membantah jika dikatakan BIN melakukan pengawasan ketat kepada setiap PNS. Marciano berharap pengawasan tersebut tidak diartikan secara negatif.

"Jangan diartikan pengawasan yang mengarah ke arah negatif. Ini untuk mendorong aparat sipil negara optimal dalam pelaksanaan tugasnya," imbuhnya.

Marciano juga menjelaskan bahwa BIN melakukan pencegahan dengan pendeteksian dini. Jika ada aparat sipil negara yang nakal, maka BIN memiliki kewajiban untuk menginformasikan hal itu ke kementerian
terkait.

"Apabila dilihat ada hal yang berkaitan dengan aparat sipil negara yang tidak tepat, kita berkewajiban menginformasikan itu berdasarkan rentang kendalinya. Apabila PNS, kita laporkan ke Kementerian PAN RB, ini lebih kepada peningkatan kinerja PNS," tuturnya.

Sebelumnya Menteri PAN‎ RB Yuddy Crisnandi mengatakan, BIN nantinya akan melaporkan setiap kegiatan pemerintah pusat hingga daerah yang tidak sesuai dengan kebijakan yang telah dikeluarkan. Setelah
diklarifikasi, jika terbukti akan diberikan sanksi.

"(Misalnya) Pak ini masih ada, daerahnya luas, misalnya di kota W, coba aja nanti kita lapor, daerah mana, siapa orangnya, kapan, kenapa mereka lakukan itu, mereka harus klarifikasi," kata Yuddy.

(mpr/rmd)