Ical Telepon Menkum Pastikan Kepengurusan Munas Riau 2009 Masih Berlaku

Jakarta - Pengurus Golkar kubu Agung Laksono menuding Aburizal Bakrie memelintir ucapan Menkum HAM tentang status kepengurusan Munas Riau 2009. Ical pun sempat menelepon Menkum untuk memastikan kepengurusannya masih berlaku.

"Pak Aburizal telepon menteri kembali, apakah bicara seperti itu. Memang tidak ada di surat. Tapi menurut ahli hukum, pernyataan pejabat negara punya kekuatan yang sama (dengan surat)," kata Ketua DPP Golkar, hasil Munas Bali, Tantowi Yahya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (18/12/2014).

Dalam konferensi pers terkait status Golkar, Selasa (16/12), Menkum HAM Yasonna Laoly mengungkapkan bahwa pemerintah masih mengakui kepengurusan hasil Munas Riau 2009. Namun, surat keputusan yang dikirimkan ke kedua kubu tidak mencantumkan hal tersebut.

Ical mendapatkan konfirmasi dari Yasonna bahwa memang ada perkataan seperti itu. Setelah berdiskusi dengan ahli hukum, kubu Ical menganggap ucapan Yasonna sama kuatnya dengan isi surat keputusan.

"Pernyataan tersebut di-confirm lagi dan beliau katakan betul. Ahli hukum mengatakan bisa dianggap itu sebagai pernyataan pemerintah," ujar Tantowi.

Sebelumnya, Ketua DPP Golkar, hasil Munas Jakarta, Leo Nababan berkukuh bahwa Menkum HAM Yasonna Laoly dalam konferensi pers terkait status Golkar tidak menyatakan kepengurusan yang berlaku adalah hasil Munas Riau 2009. Oleh sebab itu, ia menganggap kubu Ical memelintir pernyataan Menkum.

"Yang mau saya luruskan, adanya kekeliruan, dipelintir oleh Ical yang katakan Menkum HAM katakan pimpinan itu yang ada di hasil Munas riau. Setelah dicek, yang dikatakan menteri itu adalah memang yang masih ada di meja saya yang Riau," papar Leo hari ini.

(imk/trq)