Mampukah Juru Runding Ical dan Agung Selamatkan Golkar dari Kehancuran?

Jakarta - Kubu Aburizal Bakrie (Ical) dan Agung Laksono sepakat untuk menjalin komunikasi demi penjajakan islah. Kedua kubu sudah menyiapkan juru runding masing-masing. Akankah juru runding masing-masing kubu berhasil mempersatukan Golkar yang terbelah?

Kubu Ical telah menunjuk dua tokoh senior Partai Golkar sebagai juru runding, yaitu MS Hidayat dan Sjarif Cicip Sutardjo. Kubu Agung menyiapkan lebih banyak tokoh sebagai juru runding, kombinasi dari tokoh muda dan senior, yaitu Priyo Budi Santoso, Agun Gunandjar, Ibnu Munzir, Yorrys Raweyai, dan Andi Mattalatta.

Juru runding dari kubu Ical, Sjarif Cicip, sudah mencoba menghubungi Agung Laksono untuk meminta bertemu, namun belum disambut. Sebagai Ketum hasil Munas Jakarta, Agung tak ingin bertemu dengan juru runding. Namun Sjarif tak patah arang, hari ini dia akan kembali mencoba menemui Agung.

Jika ditilik dari kengototan masing-masing kubu, besar kemungkinan perundingan kedua kubu berakhir deadlock. Tengok saja syarat islah dari kubu Agung Laksono.

"Yang penting substansi dari munas itu. Contohnya kita minta keluar dari KMP, kita mendukung pemerintahan yang sah, kita mendukung Perppu Pilkada, kita tidak mendukung pemilihan presiden di MPR," kata Ketua DPP Golkar hasil Munas Jakarta, Leo Nababan, di kantor DPP, Slipi, Jakarta Barat, Rabu (17/12) kemarin.

Sedangkan kubu Ical tak mau keluar dari KMP. Kubu Ical juga menolak untuk menjadi pendukung pemerintah.

"Jangan pikir kita berada di luar pemerintahan adalah aib untuk Partai Golkar. Itu mulia. Banyak kader partai yang sudah terbiasa di dalam pemerintah, lalu ingin ke dalam pemerintahan. Menyesuaikan kultur atau kebiasaan puluhan tahun itu memang tidak mudah," ujar Waketum hasil Munas Bali, Ade Komaruddin, kemarin.

Jika deadlock, sengketa kedua kubu akan berlanjut ke meja hijau. Penyelesaian di pengadilan akan memakan waktu lama, sekitar 18 bulan hingga ada putusan incraacht. Jika jalan pengadilan yang ditempuh, maka Golkar terancam tak bisa mengikuti Pilkada serentak pada tahun 2015, karena tidak ada kepengurusan yang diakui pemerintah. Kalau Golkar tak ingin menuju kehancuran, mestinya konflik internal diselesaikan sesegera mungkin.

"Golkar bisa kehilangan peluang untuk punya bupati, wali kota, atau gubernur," kata politikus Golkar yang terus menyuarakan munas rekonsiliasi, Hajriyanto Y THohari, kepada detikcom, Rabu (17/12/2014).

(trq/van)