KPK Buka Cabang di Daerah, Mendagri Berharap Ada Penguatan Peran Pencegahan

Jakarta - Mendagri Tjahjo Kumolo mendukung rencana terbentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di daerah. Langkah tersebut dinilai tepat karena akan memperkuat pencegahan daerah-daerah yang terkategori rawan korupsi.

"Setidaknya KPK mempunyai perwakilan yang tugasnya dapat sendiri atau melakukan supervisi bersama-sama Kejaksaan dan kepolisian," kata Tjahjo dalam perbincangan dengan detikcom, Rabu (18/12/2014).

Dengan adanya KPK di daerah sebagai perpanjangan tangan KPK di Jakarta, maka praktik korupsi dapat ditekan.

"Fokus penegak hukum seperti KPK tentunya bersama-sama aparat penegak hukum lain untuk pencegahan, memperkuat unit-unit di daerah, dan memetakan daerah rawan korupsi," bebernya.

Tjahjo optimistis, meski tiga unsur penegak hukum korupsi ini ada di daerah tidak akan terjadi tumpang tindih kewenangan. "Masing-masing ada protap dan etika dan saya yakin semua punya komitmen memberantas korupsi dan mencegah terjadinya korupsi," ujar politisi PDIP ini.

Adapun penilaian keberhasilan ketiga unsur penegak hukum itu dalam memberantas korupsi, kata Tjahjo, tidak dinilai dari keberhasilan jumlah mereka menangkap koruptor, "Tapi harus mampu meyakinkan masyarakat untuk menekan angka korupsi."

KPK sendiri ingin membentuk tiga cabang daerah yang masing-masing berada di Medan Sumatera Utara, Balikpapan Kalimantan Timur, dan dan Makassar Sulawesi Selatan.

Namun rencana itu harus menunggu persetujuan DPR lantaran KPK membutuhkan persetujuan alokasi anggaran untuk mewujudkan rencana ini.

(ahy/bil)