Djarot Ingin Sering Blusukan, Pengamat: Internal Birokrasi Saja Dibereskan

Jakarta -

Djarot Saiful Hidayat kini resmi menjabat sebagai wakil gubernur DKI Jakarta. Ia berjanji akan sering blusukan bertemu masyarakat.

"Blusukannya tujuannya apa dulu? Kalau untuk mendata atau mengenali masalah, itu sudah salah karena harusnya itu sudah selesai sejak 2 tahun lalu saat Pak Jokowi sering blusukan," kata pengamat perkotaan Universitas Trisakti saat berbincang dengan detikcom, Kamis (17/12/2014).

Menurutnya jika blusukan Djarot ke masyarakat tak berbeda dengan Jokowi, maka tidak akan efektif. Masa jabatan yang hanya 3 tahun dengan PR yang banyak harus dimanfaatkan dengan baik.

"Banyak PR dari blusukan sebelumnya yang harus ditindaklanjuti seperti pembangunan waduk dan rusun, penataan pasar, pembebasan lahan dan banyak lagi. Itu harus dievaluasi lagi bagaimana perbaikannya sekarang. Itu semuanya kalau dikerjakan seharusnya sudah membuat tak ada waktu untuk blusukan," ucapnya.

Menurutnya, penataan birokrasi Pemprov DKIl ah yang menjadi salah satu hal yang harus cepat dilakukan. Ia pun menyarankan agar Djarot fokus memperbaiki birokrasi pemprov DKI agar bisa bekerja maksimal.

"Blusukannya di internal saja. Bagaimana mengubah management dinas-dinas agar bisa lebih cepat. Karena gubernur sudah tidak sempat mengurusi ini," lanjutnya.

Hal paling nyata yang bisa segera dikerjakan adalah pengawalan pada SKPD agar penyerapan anggaran tak lagi rendah. Seperti diketahui, dari total APBD Rp 72,9 triliun, hanya 36,07 persen (Rp 27,7 triliun) anggaran yang diserap. Menurutnya, sangat banyak kepala dinas yang tak mengerjakan tugasnya karena takut melakukan kesalahan.

"Beliau bisa melakukan pendampingan SKPD yang rendah. Bagaimana transformasi e-budgeting sehingga pegawainya bisa menyesuaika dengan budaya kerja atasannya. Nggak hanya tau tapi detail," lanjutnya.

Selain itu, Djarot yang berlatar belakang birokrat-politisi PDIP bisa menjadi jembatan komunikasi pemprov DKI dan DPRD untuk mempercepat pembahasan APBD P. Selama ini, pembahasan di tingkat dewan kerap lama dan membuat Ahok geram.

"Dia (Djarot) bisa nggak mengawal dan syukur-syukur bisa dipercepat," ujarnya.

Ahok sendiri menurutnya harus menyelesaikan persoalan banjir dan macet di Jakarta dalam skala lebih besar. Ia bisa melakukan dplomasi dengan kepala daerah provinsi mitra Jakarta dan Presiden Jokowi. Djarot yang harus melakukan pembenahan internal.

"Pembagian kerja harus benar-benar efektif untuk bisa memaksimalkan kerja dan menyelesaikan PR yang banyak," pungkasnya.

(bil/ahy)