Laporkan LPJ, Perwakilan Daerah Minta JK Jabat Lagi Ketua PMI

Jakarta - Ketua Umum PMI Jusuf Kalla menyampaikan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) pengurus pusat PMI tahun 2009-2014. Sejumlah pencapaian disebutkannnya namun ada beberapa yang belum selesai termasuk UU Kepalangmerahan.

"Tentang UU kepalangmerahan. Ini minta maaf karena sampai sekarang belum disahkan karena ada interest-interest sendiri dari DPR yang mau perubahan lambang," kata Jusuf Kalla di Hotel Millennium, Jalan H. Fachrudin, Jakarta Pusat, Selasa (16/12/2014).

Ia mengatakan lambang PMI yanga ada saat ini berbentuk tanda tambah sudah bersifat netral sehingga tak perlu ada perubahan. Namun, hingga saat ini UU tersebut belum diselesaikan.

Ia menyampaikan sejumlah pencapaian PMI selama ia menjabat sebagai ketua umum. Di antaranya meningkatnya partisipasi masyarakat untuk mendonorkan darahnya. Ia pengembangan kantor-kantor dan gudang logistik di 5 kota besar pada setiap pulau besar di Indonesia.

Selain itu, dalam laporannya, JK juga menjelaskan pengembangan RS PMI di Bogor yang akan kembali dibangun dengan anggaran Rp 500 miliar. "Rumah sakit Bogor saya yakin akan jadi rumah sakit PMI yang terbesar. Kita akan bicara dengan PMI Jepang untuk bekerjasama," sambungnya.

Ia menyampaikan saat ini PMI memiliki sejumlah aset mulai dari gudang logistik, ambulance hingga helikopter. Dana yang tersimpan di kas PMI disebutnya sekitar Rp 120 miliar.

"Saya kira cukup untuk jalankan proyek yang ada. Jangan kayak PMI seperti dulu mencari dana di jalan‎," ucapnya.

Saat ini masih berlangsung pandangan para perwakilan PMI dari provinsi. Sudah sekitar 10 perwakilan pengurus PMI daerah yang maju memaparkan pandangan umumnya. Mereka menerima LPJ JK dengan beberapa catatan namun meminta JK untuk kembali maju sebagai Ketua Umum PMI periode selanjutnya.

"Bismillah kami PMI Gorontalo menerima LPJ Ketua Umum. Sekaligus meminta JK menjadi ketum PMI masa Bakti 2014-2019. Se gorontalo akan memilih dan memenangkan bapak," kata perwakilan PMI Gorontalo.



(bil/rvk)