Hajriyanto: Golkar Terancam Tak Bisa Ikut Pilkada Serentak 2015

Jakarta - Munas rekonsiliasi Golkar terus disuarakan oleh politisi senior Golkar Hajriyanto Y Thohari. Dia meminta agar kubu Aburizal Bakrie (Ical) dan Agung Laksono islah dengan mengadakan munas rekonsiliasi, bukan lewat jalur pengadilan. Jika tidak, akan ada banyak ancaman yang menanti Golkar di kemudian hari.

Hajri khawatir bila jalur pengadilan lebih dipilih, Golkar justru harus rela tak ikut kontestasi politik yang rencananya akan digelar pada tahun 2015. Jalur pengadilan akan memakan waktu lama sehingga kepengurusan Golkar akan mengalami dualisme.

"Kalau tidak diselesaikan, maka berbagai persoalan akan segera dihadapi Partai Golkar. 2015 Golkar bisa terancam tidak dapat ikut serta dalam pilkada di 245 daerah. Partai Golkar akan kesulitan untuk mendefinisikan posisi politiknya di parlemen, ketika nanti menghadapi agenda-agenda politik yang terjadi di DPR. Terutama dalam melaksanakan fungsi-fungsinya sebagai anggota dewan perwakilan rakyat. Baik fungsi legislasi, anggaran maupun pengawasan," ucap Hajriyanto di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (16/12/2014).

Tentunya pelaksanaan Pilkada serentak juga bergantung pada disetujuinya Perpu Pilkada langsung oleh DPR. Melihat manuver PD di DPR yang mendukung, maka Pilkada langsung adalah sebuah keniscayaan.

"Dari awal saya mengatakan berulang kali, Jalan rekonsiliasi jalan yang paling baik, karena konflik dan perpecahan itu akan sangat melelahkan, kemudian juga memalukan Partai Golkar sebagai partai besar, partai tua dan partai yang berpengalaman," sambung Hajriyanto menegaskan.

Kelemahan penyelesaian konflik Golkar lewat jalur pengadilan juga diutarakan oleh politisi muda Golkar Taufik Hidayat. Semestinya partai ini sudah menyusun strategi guna menghadapi kontestasi politik daerah yang dilakukan serentak.

"Partai Golkar semestinya sudah harus jauh-jauh hari mempersiapkan (pilkada di daerah-red). Tapi kondisi partai masih seperti sekarang ini sehingga sangat menjadi persoalan, khususnya bagi pengurus-pengurus di daerah, pengurus-pengurus di DPD II dan I yang dalam kalender eventnya menghadapi pilkada serentak tersebut," kata Taufik.

(bpn/van)