Hajriyanto: Perpecahan Ini Permalukan Golkar Sebagai Partai Tua

Jakarta - Politisi senior Partai Golkar Hajriyanto Y Thohari menyarankan kubu Aburizal Bakrie (Ical) dan kubu Agung Laksono islah dengan cara menggelar munas rekonsiliasi. Hal itu bisa menyelamatkan Golkar dari perpecahan.

"Sekarang tinggal satu momentumnya, yaitu segera dilakukan penyelesaian menyeluruh terhadap konflik dan perpecahan tersebut melalui sebuah langkah islah atau rekonsiliasi. Dan satu-satunya jalan yang bisa ditempuh adalah dengan menggelar munas rekonsiliasi. Intinya digelar dalam sebuah forum formal, institusional dan official," kata Hajriyanto.

Pernyataan itu disampaikan Hajriyanto kepada wartawan dalam jumpa pers di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (16/12/2014). Ia didampingi oleh politisi Golkar Taufik Hidayat.

Dijelaskan Hajriyanto, Golkar diambang kehancuran jika kubu Ical dan Agung terus-terusan berkonflik. Mantan Wakil Ketua MPR ini pun meminta keduanya menempuh jalur rekonsiliasi demi kebaikan partai berlambang beringin tersebut.

"Dari awal saya mengatakan berulang kali, Jalan rekonsiliasi jalan yang paling baik, karena konflik dan perpecahan itu akan sangat melelahkan, kemudian juga memalukan Partai Golkar sebagai partai besar, partai tua dan partai yang berpengalaman," ucap Hajriyanto.

"Mustinya sebagai sebuah partai tua dan berpengalaman, Partai Golkar harus memiliki mekanisme menyelesaikan konflik. Karena dalam politik, konflik itu memang tidak bisa tidak. Pasti ada. Tapi sebagai sebuah organisasi yang matang harusnya Golkar mempunyai mekanisme sendiri menyelesaikan konflik-konflik itu untuk mencapai konsensus," sambung Hajriyanto dengan mimik wajah serius.

Hajriyanto mewanti-wanti agar munas rekonsiliasi antara kubu Ical dan Agung itu segera dilakukan agar konflik dan perpecahan di tubuh Golkar bisa selesai. Jika tidak, ada banyak ancaman yang mengintai partai.

"Kalau tidak diselesaikan, maka berbagai persoalan akan segera dihadapi Partai Golkar. 2015 Golkar bisa terancam tidak dapat ikut serta dalam Pilkada di 245 daerah. Partai Golkar akan kesulitan untuk mendefinisikan posisi politiknya di parlemen, ketika nanti menghadapi agenda-agenda politik yang terjadi di DPR. Terutama dalam melaksanakan fungsi-fungsinya sebagai anggota dewan perwakilan rakyat. Baik fungsi legislasi, anggaran maupun pengawasan," papar Hajriyanto.

Pada kesempatan itu, Hajriyanto juga menanggapi sikap Menteri Hukum dan HAM Yasonna Hamonangan Laoly yang meminta persoalan di Golkar agar diselesaikan secara internal. Ia menilai sikap itu cukup baik.

"Cukup baik, dalam pengertian, pemerintah tidak ingin masuk terlalu dalam masuk dalam konflik internal di Partai Golkar. Saya memahami penuh pemerintah sangat sulit keluar dari dilema ini, sehingga kemudian mengembalikan hal itu kepada internal Golkar untuk menyelesaikannya," ucap Hajriyanto yang juga mantan Ketua DPP Golkar itu.




(bar/dnu)