Kubu Agung Khawatir Munas Rekonsiliasi pun Diintervensi Ical

Jakarta - Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menyarankan agar Golkar menggelar Munas rekonsiliasi untuk menentukan kepengurusan. Ketua DPP Golkar kubu Agung Laksono, Leo Nababan, khawatir nantinya Aburizal Bakrie (Ical) bersama kubunya akan melakukan intervensi kepada pemegang hak suara dan pemegang hak bicara.

"Buat apa lagi ada Munas (rekonsiliasi) lagi? Sudahlah, kami merasa sudah sah. Begini, dulu kan Pak Akbar mengusulkan Munas Januari 2015 dan kami sudah setuju. Tapi ketika Ical (Aburizal Bakrie) tak setuju dan mempercepat ke 30 November, itu Pak Akbar nurut saja. Alasannya adalah Rapimnas. Nah kami takut kalau nanti ada Munas rekonsiliasi justru Ical intervensi lagi. Kalau nanti ada intimidasi gimana?" ujar Leo saat dimintai pendapat, Selasa (16/12/2014).

Leo berkukuh bahwa Munas yang diselenggarakan di Jakarta jauh lebih demokratis dan menjalankan prinsip partai. Sementara itu Menkum HAM juga menyatakan masih mengakui kepengurusan hasil Munas VIII Golkar di Riau pada 2009 lalu.

"Saya tidak yakin ini Menkum HAM berpendapat seperti ini. Buat saya hasil Munas Riau itu sudah demisioner sehingga sudah tidak ada lagi. Kalau memang begitu berarti kepengurusan Golkar vakum dong. Makanya itu kami tetap mengakui keabsahan Munas kami. Toh Menkum HAM juga bilang kalau kami ini sah," tutur Leo.

Meski demikian, Bendum Sari Yuliati yang berada satu kubu dengan Leo berharap tetap ada Munas rekonsiliasi. Dia ingin situasi politik internal Golkar kembali kondusif.

"Saya sebagai kader Golkar, saya ingin partai ini damai, dengan melepaskan egonya," ujar Sari di kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Selasa (16/12/2014).

(bpn/van)