Menkum Akui Munas Riau, Kubu Ical: DPR dan Kantor DPP Milik Kami!

Jakarta - Menkum HAM Yasonna Laoly menolak hasil Munas Bali dan Jakarta dan masih mengakui Munas Golkar Riau sebagai pijakan. Dengan demikian pengurus Golkar pimpinan Ketum Aburizal Bakrie yang masih diakui pemerintah.

"Kalau yang diakui Munas Riau berarti Ketua Umumnya Pak Ical, Sekjen Pak Idrus, Bendahara Umum Pak Setya Novanto, saya masih Wabendum," kata Bendahara Umum Golkar hasil Munas Bali, Bambang Soesatyo, kepada detikcom, Selasa (16/12/2014).

Imbasnya adalah susunan fraksi dan pimpinan DPR yang diakui pemerintah adalah kubu Aburizal Bakrie. Karena pengusulan pimpinan DPR, MPR, sampai pimpinan fraksi diteken Ketum Ical dan Sekjen Idrus Marham.

"Artinya kalau keputusan pemerintah seperti itu pemerintah tetap mengakui Pak Ical sebagai ketua umum. Sehingga fraksi di DPR yang diakui itu pun fraksi yang dikuasai Pak Ical," katanya.

"Dengan demikian Kantor DPP adalah kantor kami. Maka Pak Ical meminta orang-orang yang bukan kader Partai Golkar agar meninggalkan kantor DPP," sambung anggota Komisi III DPR ini.

Kementerian Hukum dan HAM mengembalikan dualisme kepengurusan Golkar ke internal partai berlambang pohon beringin tersebut. Kemenkum masih mengakui kepengurusan Golkar hasil Munas Riau tahun 2009.

"Yang tercatat di kita kan masih yang lama dan itu ada Agung Laksono di dalam, Priyo Budi di dalam. Sama saja semuanya, semua itu ada di dalam," ujar Menkum HAM Yasonna H Laoly dalam jumpa pers di kantornya, Jl HR Rasuna Said, Jaksel, Selasa (16/12/2014).

(van/try)