Sekretaris Jenderal Partai Golkar versi Munas Bali Idrus Marham mengatakan meski sulit, namun islah bisa dilakukan. Dia menegaskan pihaknya sejauh ini sudah menjalankan dan menyesuaikan aturan dengan baik.
"Begini, ini kan munas sudah berjalan dengan baik. Kita ikuti aturan yang ada, yang hadir punya surat suara 100 persen. Lho iya kan? Mestinya kita mengajak mereka untuk kembali, untuk mengikuti aturan-aturan partai, itu saja," kata Idrus di kantor DPP Golkar di Slipi, Jakarta Barat, Senin (15/12/2014) kemarin.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Wakil Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Ancol Yorrys Raweyai juga mengatakan kemungkinan islah memang terbuka. Namun ada substansi putusan antara Munas Bali dan Munas Ancol yang berbeda.
Munas di Bali yang digelar kubu Ical merekomendasikan agar Golkar tetap berada di Koalisi Merah Putih, menjadi oposisi bagi pemerintahan Jokowi-JK, akan memperjuangkan pemilihan presiden dan wakil presiden oleh MPR pada pemilu 2019 nanti, dan mengusahakan agar pemilu 2019 menggunakan sistem proporsional tertutup.
Sementara Munas di Ancol yang digelar kubu Agung membuat rekomendasi yang berbeda 180 derajat. "Mereka (kubu Ical) mempertahankan koalisi KMP, kami menarik diri dari KMP. Kedua, mereka menolak Perppu pilkada langsung, kami mendukung. Ketiga, kami memperjuangkan proporsional terbuka, mereka tertutup. Nah, keempat minta waktu 2019 itu kan presiden melalui MPR, kalau kami menolak. Mereka menyatakan akan sebagai oposisi, nah kami di pemerintahan. Ini yang paling penting, bagaimana mau islah? Kalau mau islah, kita berada di pihak pemerintah," kata Yorrys kepada detikcom, Selasa (16/12/2014).
Akankan kubu Agung Laksono dan Ical berdamai? Kita tunggu saja!
(erd/nrl)