Menkum HAM Tak Ambil Keputusan, Kubu Agung Akan Tempuh Jalur Hukum

Jakarta - Menkum HAM Yasonna Laoly mengenggap kedua kubu Golkar sah sehingga harus ditempuh mekanisme partai untuk menentukan salah satu. Menanggapi hal tersebut Ketua DPP Golkar kubu Agung Laksono, Agun Gunanjar Sudarsa menyatakan ada perbedaan yang sangat mendasar antara kedua kubu.

"Apa yang mau direkonsiliasikan? Di kami sudah diambil keputusan bahwa kami akan mendukung pemerintah sementara di sana ingin oposisi. Golkar ini kan berdasarkan prinsip karya-kekaryaan sehingga tak ada istilah untuk oposisi. Kita harus mendukung pemerintah yang sah. Mereka tetap ingin bersama KMP, sementara kami ingin KMP dan KIH bubar," ujar Agun kepada detikcom, Selasa (16/12/2014).

Ada pula peraturan internal partai yang dianggap kubu Agung tak demokratis sehingga dihapuskan. Salah satunya adalah suara yang dimiliki Ketua Umum untuk menentukan haluan dalam Pemilu yang berbobot 50 persen dihapuskan, namun peraturan ini tetap dipertahankan oleh kubu Aburizal Bakrie (Ical).

"Kami ingin semuanya dimusyawarahkan oleh partai sehingga lebih demokratis, di sana kan tidak," imbuh Agun.

Agun tetap mendorong supaya Menkum HAM menentukan salah satu di antara kedua kubu. Akan tetapi Menkum HAM ingin supaya diselesaikan mekanisme partai.

"Ya kami akan tempuh jalur hukum, ke PTUN misalnya. Prosedur kami lebih demokratis dan tak ada intimidasi. Itu yang akan kami pertahankan," pungkas Agun.

(bpn/van)