"Saya melihat ini survey pesanan dan ada upaya memecah belah partai kami," kata Charles melalui pesan singkat, Senin (15/12/2014).
Menurut Charles, survei mengenai regenerasi pimpinan parpol harus melibatkan pemilih atau konstituen parpol bersangkutan saja. Menurutnya, tidak relevan jika survei menyangkut 'dapur' parpol tertentu menggunakan koresponden pemilih parpol lain.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jangan dicampuradukan dengan pemilih partai lain. Karena yang menjadi stakeholder di partai kami adalah pengurus, kader partai dan pemilih PDI-Perjuangan," tambahnya.
Hal ini terkait salah satu hasil survei yang menyebutkan pengganti posisi ketua umum PDIP yang layak adalah Jokowi. Charles menyatakan jika survei itu menggunakan responden dari pemilih atau konstituen partai bersangkutan, maka hasilnya setuju kepemimpinan Megawati Soekarnoputri berlanjut.
"Kan lucu kalau simpatisan atau pemilih partai lain yang ditanyakan soal ketua umum PDI-Perjuangan. Apabila yang di survei adalah pemilih dan kader PDI-Perjuangan, saya yakin lebih dari 90 persen akan mendukung ibu Mega sebagai Ketua umum kembali."
"Jangan sampai gerakan memecah belah PDI-Perjuangan ini dimanfaatkan untuk melemahkan pemerintahan Jokowi," tutup Charles.
Survei Cyrus melibatkan 1.200 responden untuk mengukur regenerasi parpol. Salah satu hasilnya adalah Megawati dinilai tidak layak menjadi Ketum PDIP lagi.
"Seandainya Ibu Mega dicalonkan jadi Ketum tetapi harus berkompetisi, maka berdasarkan survei, Jokowi di peringkat pertama yaitu 26,1 persen, Puan Maharani 18,6 persen dan Megawati 16,7 persen," ujar Ceo Cyrus Network, Hasan Nasbi, di Consulate Lounge, Jl Wahid Hasyim, Jakarta, Senin (15/12).
(vid/fiq)