Pegiat Seni: Bentuk Korupsi Bermacam, Mulai 'Uang Rokok' Sampai Perizinan

Jakarta - Hingga kini, praktek korupsi seperti penyakit kronis yang terus menggerogoti bangsa. Korupsi bukan sekadar mengambil uang negara dengan jumlah besar, tetapi juga memperjualbelikan perizinan.

"Dampak korupsi bukan sekadar uang yang diambil tetapi juga jual beli (surat) izin, sehingga dampaknya terhadap rakyat," ujar sutradara film dokumenter 'Ketujuh', Dandhy Laksono.

Hal tersebut dikemukakan Dandhy dalam diskusi '1001 Cara Anak Muda Mengawal Pemerintahan' yang diadakan Indonesia Corruption Watch (ICW) di Museum Nasional, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Minggu (14/12/2014). Turut hadir menjadi pembicara dalam diskusi tersebut yakni konsultan komunikasi sekaligus pegiat anti korupsi Pangeran Siahaan.

Tak hanya sekadar perizinan, praktek korupsi juga kerap dijumpai dalam birokrasi tingkat wilayah. Misalnya, saat warga hendak mengurus KTP di Kelurahan dipersulit dan ditarik 'uang rokok'.

"Kebanyakan orang tahunya korupsi itu yang Rp 1 miliar atau Rp 2 miliar. Ngurus KTP misalnya terus dimintai duit oleh pejabat setempat juga termasuk korupsi," kata Pangeran yang juga merupakan pencinta olah raga sepak bola itu.

Meski demikian, kata Pangeran, kini sudah mulai banyak upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh masyarakat sekitar. Artinya, masyarakat saat ini menjadi lebih kritis dan tidak lagi tinggal diam melihat praktek korupsi yang terjadi di mana-mana.

"Belakangan ini saya rasa sudah mulai banyak usaha untuk meminimalisir praktek korupsi. Itu juga harus ditanam ke anak-anak sedini mungkin karena mereka generasi mendatang tumpuan dan harapan untuk menuju Indonesia yang lebih baik," tukas Pangeran.

(aws/bar)