Poros Muda: Kalau Golkar Tak Rekonsiliasi, 2019 Merosot ke 10 Persen

Jakarta - Politisi Golkar Hajriyanto Thohari menawarkan opsi Munas Rekonsiliasi demi menyelesaikan konflik di internal partai. Hal ini disambut positif oleh Poros Muda Golkar yang memandang rekonsiliasi untuk kebaikan dua pihak, kubu Agung Laksono dan Aburizal Bakrie (Ical).

"Jika kedua belah pihak hanya bersandar pada legalitas hukum semata, maka siapa pun yang menang akan sangat sulit untuk bisa bertahan dengan perolehan 14 persen pada pemilu 2019, bahkan bisa merosot sampai dengan di bawah 10 persen," ujar Jubir Poros Muda Golkar Andi Sinulingga kepada wartawan, Sabtu (13/12/2014).

Rekonsiliasi dapat saja dilakukan tanpa harus menggelar Munas Rekonsiliasi. Tetapi ada dua pilihan mengenai waktu pelaksanaannya.

Andi memandang rekonsiliasi bisa saja dilakukan sebelum keputusan Kemenkum HAM. Jika opsi ini ditempuh maka kedua pihak harus sepakat mengenai waktu dan persyaratannya.

"Jika rekonsiliasi dilakukan setelah putusan pengadilan, maka yang menang, harus mengakomodir kelompok yang kalah dalam kepengurusan DPP Partai Golkar dan merehabilitasi semua kader yang dipecat," imbuh Andi.

Namun jika opsi-opsi tersebut tak kunjung disepakati tentu harus diselenggarakan Munas Rekonsiliasi seperti yang ditawarkan Hajriyanto.

"Munas Rekonsiliasi dengan beberapa catatan. Pertama, penyelenggara, waktu, tempat, dan materi Munas dan tata cara pemilihan disepakati bersama oleh kedua belah pihak. Catatan kedua, semua boleh maju termasuk Ical dan Agung Laksono. Catatan ketiga, Ical dan Agung tidak lagi maju dan keduanya duduk di posisi dewan pertimbangan partai. Catatan yang keempat Munas hanya memilih Ical dan Agung saja," papar Wasekjen Golkar kubu Agung Laksono ini.

(bpn/fjr)