Nonblok SBY: Bersama KMP di Pimpinan DPR, Merapat KIH di Perppu Pilkada

Manuver SBY

Nonblok SBY: Bersama KMP di Pimpinan DPR, Merapat KIH di Perppu Pilkada

- detikNews
Kamis, 11 Des 2014 10:31 WIB
Jakarta -

SBY seolah terus ingin menunjukkan pengaruhnya meski sudah purnatugas sebagai Presiden RI. SBY kini menempatkan PD di posisi nonblok, mencari posisi tawar terbaik bagi PD.

Di tangan SBY, posisi tawar Partai Demokrat benar-benar diletakkan di tempat yang strategis. SBY tak ingin PD secara resmi merapat ke Koalisi Merah Putih (KMP). Malah justru parpol anggota KMP yang seolah butuh PD, terbukti pada saat pemilihan pimpinan DPR dan MPR lalu KMP berusaha keras merangkul PD.

Hasil dari koalisi itu, PD pun mendapatkan kursi pimpinan DPR dan MPR. Waketum PD Agus Hermanto yang ditempatkan SBY di posisi Wakil Ketua DPR, sementara untuk Wakil Ketua MPR diisi Ketua Dewan Pembina EE Mangindaan. PD juga mendapatkan banyak kursi pimpian komisi di DPR.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Namun pada saat KMP mewacanakan menolak Perppu Pilkada langsung, SBY langsung mengungkap perjanjian di akhir masa pemerintahannya yang berisi KMP bakal mendukung Perppu. SBY bicara inti perjanjiannya yaitu KMP setuju Perppu dan PD akan bersama-sama dalam paket pimpinan DPR.

Seolah megancam akan meninggalkan KMP, SBY langsung memerintahkan PD merapat ke KIH. SBY sendiri juga menemui sendiri Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla. Wacana PD bakal merapat ke KIH pun terus menguat. Belakangan SBY menegaskan kerjasama dengan KIH baru sebatas Perppu Pilkada langsung, berikutnya PD akan berada di tempat yang sesuai kehendak rakyat.

"Berarti kan komunikasi saya dengan teman KIH terbuka untuk saling kerja sama untuk kepentingan bangsa. Sama halnya komunikasi kami dengan Koalisi Merah Putih, juga terbuka untuk kepentingan bangsa," kata SBY menceritakan detail pembicaraannya dengan Presiden Jokowi, usai menjadi pembicara kuliah umum di UIN Syarif Hidayatullah, Tangerang Selatan, Banten, Rabu (10/12/2014) kemarin.

Kalimat tersebut diucapkan sehari setelah Partai Golkar dan Partai Gerindra balik badan mendukung Perppu Pilkada langsung. Partai Gerindra dan Golkar memang secara berurutan mendukung Perppu Pilkada langsung setelah SBY merasa dikhianati. Golkar lebih ekstrem lagi, Ketua Umum hasil Munas Bali Aburizal Bakrie bahkan berani mengubah hasil Munas yang terang-terangan menolak Perppu Pilkada langsung.

Goyangan SBY seolah mampu menaklukkan keperkasaan KMP. Banyak pihak menunggu manuver yang disebut oleh SBY semacam gerakan nonblok selanjutnya.

(van/nrl)



Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Ajang penghargaan persembahan detikcom dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) untuk menjaring jaksa-jaksa tangguh dan berprestasi di seluruh Indonesia.
Hide Ads