Kuliah Umum Perdana Pasca Lengser, SBY Bicara Soal Reformasi dan Perppu Pilkada

Jakarta - Mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyampaikan kuliah umum di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah. Tema pidato perdananya usai tak lagi menjabat sebagai presiden ini adalah pengawalan reformasi.

SBY yang berbatik baju cokelat lengan panjang itu bicara di hadapan ratusan mahasiswa dan para dosen UIN. Hadir juga Ketua MPR Zulkifli Hasan, mantan menteri Syarief Hasan dan Amir Syamsuddin, mantan wamenag Nasaruddin Umar, Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany serta Rektor UIN Prof Komaruddin Hidayat.

"Saya mendapatkan tugas dari Pak Rektor untuk menyampaikan kuliah umum, topiknya adalah pengalaman mengawal reformasi," kata SBY di kampus UIN, Tangerang Selatan, Rabu (10/12/2014).

Di awal pidatonya, SBY mengaku sebenarnya ingin menyepi dari dunia politik. Dia ingin memberi kesempatan pada Jokowi dan JK untuk mengemban tugas sesuai harapan. Hanya sesekali saja SBY berkomentar. Namun acara di UIN ini berbeda.

"Saya harus hadir hari ini memenuhi undangan sahabat saya, terus terang ini kuliah umum pertama saya setelah 20 Oktober 2014 lalu. Saya harus mengatakan, ini hak prerogatif saya hadir di UIN ini, karena topiknya baik, reformasi, dan yang mengundang juga seorang reformis juga. Dan tentunya, yang saya sampaikan ini bukan orasi, disertasi, tapi pengalaman yang akan saya bagikan," paparnya.

Presiden keenam itu lalu bercerita pengalamannya sejak tahun 1999 masih duduk sebagai ketua Fraksi DPR MPR RI yang aktif menyusun UU terkait reformasi. Lalu, jadi presiden selama 10 tahun. Selama itu, SBY aktif mengawal reformasi hingga kini beralih pada Jokowi-JK.

SBY pun berkisah soal kejadian tahun 1998. Kala itu, ada 10 hal yang mendorong rakyat ingin reformasi. Mulai dari terlalu lamanya kekuasaan, demokrasi lemah, korupsi, hingga dominasi kalangan tertentu dan penegakan keamanan yang represif.

"Menyangkut kekuasaan yang absolut, ketika saya memimpin 10 tahun, selalu ada godaan ke saya, sekarang suasana noisy politik, bagaimana kita kembali ke otoritarian atau semi otoritarian, saya menolak," terangnya.

"Memimpin Indonesia 5 tahun itu cukup, 10 tahun itu lebih dari cukup. Maka jangan mensiasati untuk mengubah UU lebih lama lagi," tambahnya.

Di akhir pidatonya, SBY sempat menyinggung soal Perppu Pilkada. Dia kembali menegaskan dukungannya untuk pilkada langsung. Harapannya, tentu saja Perppu itu bisa gol di DPR.

"Perppu sudah saya keluarkan, kita tetap denngan Pilkada langsung. Rakyat bisa memilih pemimpinnya. Tapi kekurangan dulu, bupati, walikota incumbent yang money politics itu kita koreksi, tapi rakyat harus memilih langsung. Mudah-mudahan DPR menggolkan Perppu yang saya keluarkan," urainya.

Pidato SBY ini diwarnai tepuk tangan dari peserta. Hingga pukul 10.30 WIB, pidato tanpa teks SBY masih berlangsung.

(idh/mad)