PDIP: Tolak Perppu Pilkada, Golkar-Ical Ingin Kembali ke Zaman Orba

Jakarta - Munas IX Golkar yang digelar kubu Aburizal Bakrie (Ical) di Bali menghasilkan rekomendasi menolak Perppu Pilkada Langsung. Ketua DPP PDIP Komarudin Watubun mengkritik rekomendasi itu.

"Golkar ingin membawa kita kembali ke zaman Orde Baru," kata Ketua PDIP Komarudin Watubun, Selasa (9/12/2014).

PDIP mengatakan rekomendasi itu akan membawa demokrasi Indonesia mengalami kemunduran. Komarudin heran partai sebesar Golkar bisa berpikir mundur.

"Itu pikiran Golkar kembali ke 100 tahun lalu," kecamnya.

Semula penolakan terhadap Perppu itu menjadi keputusan. Tapi kemudian statusnya merosot menjadi rekomendasi. Tak ayal rekomendasi ini menjadi kontroversi.

Melihat kontroversi ini, Ketua DPP Partai Golkar kubu Ical, Tantowi Yahya, 'meluruskan' partainya belum memutuskan menolak Perppu Pilkada. Menurut Tantowi, Munas IX Golkar di Bali tidak menolak, tapi hanya merekomendasikan penolakan terhadap Perpu Pilkada.

"Berita yang beredar Partai Golkar menolak Perpu nomor 1 tentang Pilkada dan Perpu nomor 2 tentang Pemda, berita tidak benar. Partai Golkar tidak pernah ingkar janji apalagi berkhianat antara Partai Golkar dan Partai Demokrat," kata Tantowi di Kantor DPD II Partai Golkar Jakarta Utara, Koja, Jakarta Utara, Minggu (7/12) lalu.

Soal penolakan terhadap Perppu Pilkada membuat hubungan parpol-parpol anggota Koalisi Merah Putih memanas. PAN dan PD mulai merapat ke KIH untuk mendukung Perppu Pilkada.

Sikap Golkar kubu Agung Laksono juga berseberangan dengan kubu Ical. Agung menyatakan partainya akan mengikuti kehendak rakyat yang menolak mengembalikan pilkada via DPRD.

(trq/nrl)