Anggota DPR Ini Sejak Awal Tidak Setuju Penerapan Kurikulum 2013

Jakarta -

Keputusan Menteri Kebudayaan, Pendidikan Dasar dan Menengah Anies Baswedan menghentikan penerapan kurikulum 2013 disambut baik sejumlah pihak. Anggota Fraksi PPP Reni Marlinawati yang sejak awal ikut membahas kurikulum 2013, menilai sejak perencanaan kurikulum ini memang tidak siap.
 
"Fraksi PPP tidak setuju keputusan diberlakukannya kurikulum 2013 pada saat (diputuskan) itu, mengingat pra syarat yang kami minta waktu itu tidak dipenuhi. Kenapa kurikulum diubah? Mana hasil eveluasi KTSP? Mana kajian ilmiahnya? Apa landasan filosofis kurikulum 2013?," kata anggota Fraksi PPP Reni Marlinawati kepada detikcom, Selasa (9/12/2014).

Pengesahan kurikulum 2013 saat itu disepakati komisi X DPR pada Selasa (28/05/2013). Saat itu, selain PPP ada Fraksi PKS yang juga menolak penerapan kurikulum 2013 dan beberapa fraksi setuju dengan catatan. Reni menjelaskan, ketidaksiapan penerapan kurikulum 2013 juga tampak dari perubahan anggaran oleh Kemendikbud.

"Dalam pembahasan, anggaran 3 kali berubah. Pertama Rp 800 miliar, naik jadi Rp 1,2 trilun, tiba-tiba dalam 22 minggu berubah jadi Rp 2,4 triliun. Nah berubahnya anggaran berarti perencanaannya juga berubah. Artinya belum matang proses yang akan dilaksanakan," ungkapnya.

Reni melanjutkan, selain dari sisi persiapan dan anggaran, dari sisi materi yang waktu itu dibagi menjadi kompetensi inti dan kompetensi dasar pun banyak yang miss. Meski dia mengatakan tak menafikan gagasan besar dari M Nuh soal kurikulum 2013, hanya perencanaanya terkesan dipaksakan.

"Saya melihatnya tergesa-gesa. Saat itu saya putuskan menolak, tapi mayoritas fraksi setuju," ucap politisi asal Jawa Barat itu.

"Kesimpulannya saya sambut baik keputusan Menkdikbud (Anies Baswedan -red) yang menghentikan kurikulum 2013," tegas Reni yang kembali duduk di DPR.

(bal/ndr)