"Saya kira dari parpol-parpol itu belum ada yang resmi menyatakan sikap akhir politiknya. Sikap resmi akhir itu akan tercermin dalam fraksi dengan menyampaikannya pada sidang masa kedua. Jadi, setelah 12 Januari 2015, ada sikap akhir resmi," kata Fadli di komplek parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/12/2014).
Dia pun mengatakan kalau penolakan Golkar terkait Perppu Pilkada masih wacana atau sekadar penyampaian pendapat. Hal ini dinilai masih wajar dan tidak ada masalah.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lantas, bagaimana dengan sikap Partai Gerindra terhadap Perppu Pilkada? Fadli mengatakan kalau partainya tidak mempersoalkan pilkada langsung atau tidak.
"Kalau Gerindra tidak ada masalah. Mau langsung atau tidak, nanti Gerindra akan rapat dalam waktu dekat. Dan, saya kira tidak ada masalah," sebutnya.
Dia membenarkan Koalisi Merah Putih (KMP) menandatangani kesepakatan dengan Partai Demokrat terkait Perppu Pilkada. Fadli mengatakan alasan Gerindra saat itu ikut tandatangan karena melihat Pilkada via DPRD adalah sistem yang representatif.
"Ya memang ada, artinya ada kesepakatan. Waktu itu kan kita semangatnya untuk persatuan. Dua-duanya sistem demokrasi, kita juga melihat sistem ini demokratis," tuturnya.
"Cuma kita melihatnya kan waktu sistem itu melalui DPRD juga yang representatif, dan membuat sistem kita lebih murah. Itu dikontrol. Jadi, dua-duanya ada kelemahan dan kelebihan juga. Jadi, tinggal kita lihat nanti," katanya.
(hat/rmd)