Disebut Munas Oplosan, Presidium Golkar: Munas Bali yang Ilegal!

Jakarta - DPP Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie yang telah menggelar munas di Bali menggelar jumpa pers menyebut munas versi Presidium Penyelamat yang digelar di Jakarta adalah munas oplosan alias KW2. Apa tanggapan kubu presidium?
‎
"Ya itu prescon mereka, silakan. Tapi ini Munas kami. Kami juga tak akui Munas sana, ilegal," kata pimpinan sidang Munas Jakarta Leo Nababan ‎kepada wartawan di sela-sela Munas, di Hotel Mercure, Jakarta Utara, Minggu (7/12/2014).

Leo mengatakan Munas Partai Golkar Jakarta dihadiri pengurus-pengurus dari DPD I dan DPD II. Munas ini juga disebut lebih demokratis dan konstitusional dibanding Munas‎ Bali. Leo mempersilakan agar pemerintah mengujinya.

"‎Langsung besok diserahkan (perubahan kepengurusan ke Kemenkum HAM)," ujarnya.

Sebelumnya, kubu Aburizal melalui‎ Bendahara Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo menyindir pelaksanaan Munas yang digelar Presidium Penyelamat Partai sebagai munas oplosan.

"Apa yang sedang terjadi adalah pelanggaran AD/ART. Jadi sekali lagi apa yang terjadi adalah ilegal, maka kata gantinya munas tandingan, munas oplosan atau munas KW 2," kata Bambang di Pulo Dua, Jalan Jend Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Minggu (7/12/2014).

Bambang menuding peserta Munas di Ancol tidak mewakili pengurus DPD I, DPD II termasuk ormas Golkar yang punya hak suara untuk menentukan ketum baru.

"Tidak ada DPD II, DPD I yang membawa mandat atau cap seperti yang tercantum dalam AD/ART. Yang hadir juga banyak yang tidak jelas, tidak mungkin pakai seragam Golkar tapi Munas pakai sandal jepit," terangnya.

(bal/trq)