Munas Jakarta Diakui Pemerintah? Priyo: Tanda Kebaikan Berpihak ke Sini

Jakarta -

Caketum Golkar Priyo Budi Santoso optimistis pemerintah akan melegalkan kepengurusan hasil Munas IX Golkar di Jakarta, bukan Munas Bali. Komunikasi dengan sejumlah menteri hingga wapres Jusuf Kalla adalah kuncinya.

"Pelaksanaan Munas IX di jakarta ini sah dan legal dan mendapat dukungan dari DPD I dan II. Kita berterima kasih Polri sudah mengamankan dengan baik, Menko Polhukam jamin, JK beri pandangan dan meneguhkan niat kita untuk suskseskan munas," kata Priyo di arena Munas IX Golkar di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Pusat, Minggu (7/12/2014).

Setelah Munas di Jakarta selesai, pengurus baru akan mendaftarkannya ke Kemenkum HAM. Priyo yakin bahwa kepengurusan dari Munas Jakarta, bukan Munas Bali. "Kita bangga dan senang pemerintah adil dan positif," ucap mantan Wakil Ketua DPR ini.

"Tunggu pada saatnya, mana yang sah menurut negara. Tapi tanda kebaikan berpihak ke sini," sambung Priyo.

Munas Bali berakhir pada Kamis (4/12/2014) dan hingga saat ini pengurus yang terbentuk belum mendaftar ke Kemenkum HAM. Munas Golkar di Jakarta yang awalnya direncanakan pada Januari 2015, dipercepat sebelum kepengurusan di Munas Bali didaftarkan.

(imk/fdn)