Manuver Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie menolak Perppu Pilkada langsung yang diikuti sejumlah anggota KMP berujung perpecahan Koalisi Merah Putih. PD dan PAN memilih menjaga komitmen soal Perppu Pilkada langsung, 'pesan cinta' pun dikirim langsung dari para Ketua Umum yang sedang berada di Madinah dan Tiongkok.
Seiring sikap keras Golkar menolak Perppu Pilkada langsung, PAN dan PD tak menghadiri penutupan Munas Golkar kubu Aburizal Bakrie, Kamis (4/12) kemarin. Ketua Umum PAN Hatta Rajasa yang tengah beribadah umroh di Tanah Suci pun meyakinkan pentingnya parpol menjaga komitmen yang telah disepakati dengan SBY terkait Perppu Pilkada langsung.
"Perpu itu adalah sebuah komitmen yang telah kita buat dan kita sepakati bersama. Kemudian berikutnya integritas kita sangatlah ditentukan oleh sejauh mana kita melaksanakan sebuah komitmen," kata Hatta Rajasa.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dari Kota Nabi, Hatta mengingatkan pentingnya menghargai komitmen KMP dengan KIH terkait revisi UU MD3. Dia kemudian mengajak parpol anggota KMP untuk taat komitmen soal Perppu Pilkada langsung.
"Hal yang sama juga saat kita KMP membuat sebuah komitmen untuk menjalankan Perpu yang isinya adalah melaksanakan pemilihan kepala daerah secara langsung dengan perbaikan-perbaikan dalam pelaksanaannya, maka itu pun harus kita jalankan karena itu adalah sebuah komitmen," papar mantan Menko Perekonomian ini.
Hanya sehari setelah Hatta bicara di tengah ibadah umrohnya, Ketua Umum PD SBY angkat bicara. Melalui twitter, SBY yang sedang berada di Tiongkok membeberkan detail perjanjian KMP dengan PD terkait Perppu Pilkada langsung.
Yang mengagetkan, SBY mengungkit perjanjian kerjasama antara KMP dan PD di parlemen. Ternyata syarat mutlak PD mau bersama KMP parlemen adalah komitmen untuk menyetujui Perppu Pilkada langsung yang dikeluarkan SBY.
"Kini, secara sepihak Partai Golkar menolak Perppu, berarti mengingkari kesepakatan yang telah dibuat. Bagi saya hal begini amat prinsip," kata SBY meluapkan kekecewaannya melalui twitter, Kamis (4/12/2014) malam.
SBY kemudian menegaskan sikap PD tak mau bekerjasama lagi dengan parpol yang menurutnya tak konsisten dan mengingkari kesepakatan. "Tidak mungkin PD bisa bekerja sama dengan pihak-pihak yang tidak konsisten, ingkar kesepakatan dan meninggalkan komitmen begitu saja," katanya.
Tanda ini jelas menegaskan PD tak sudi lagi bekerjasama dengan KMP di DPR. Ketua FPD DPR Edhie Baskoro Yudhoyono pun membuka peluang PD bergabung dengan KIH , paling tidak titik awalnya seputar pembahasan Perppu Pilkada langsung.
Akankah pesan cinta dari Madinah dan Tiongkok mengantar PAN dan PD ke KIH?
(van/fjp)