KMP Tolak Perpu Pilkada, Ruhut: PD Tak Berkawan dengan Pengkhianat

KMP Tolak Perpu Pilkada, Ruhut: PD Tak Berkawan dengan Pengkhianat

- detikNews
Kamis, 04 Des 2014 15:43 WIB
Jakarta - Salah satu rekomendasi Munas Golkar adalah memperjuangkan Pilkada tak langsung, gara-gara itu parpol anggota KMP mulai sepakat menolak Perpu Pilkada langsung. Partai Demokrat merasa dikhianati dan mempertimbangkan untuk menjauh dari pusaran KMP.

"Karena kita tidak mau berkawan dengan pengkhianat. Kita hanya berkawan dengan kawan yang seiring sejalan," kata kata Juru Bicara Partai Demokrat Ruhut Sitompul, Kamis (4/12/2014).

Ruhut mengingatkan perjanjian yang dibuat antara SBY dengan para elite partai Koalisi Merah Putih (KMP) pada 31 Oktober. Saat itu pada elite KMP, termasuk dari Golkar, sudah menyatakan akan mendukung Perpu Pilkada langsung. Sebagaimana diketahui, Perpu Pilkada dimaksudkan untuk mempertahankan Pilkada langsung agar tidak berubah menjadi Pilkada lewat DPRD.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ruhut memprediksi, Golkar bisa semakin terpuruk bila terus bersikap melawan kehendak rakyat. Padahal slogan Golkar adalah 'suara Golkar suara rakyat'. Perpu Pilkada adalah produk SBY yang dikeluarkan berdasarkan serapan desakan rakyat yang tidak rela Pilkada dilakukan lewat DPRD.

"Golkar bisa makin karam. Nggak ada cara lain bagi Golkar untuk mengakhiri keterpurukan mereka, selain lewat mendukung Perpu Pilkada," kata Ruhut.

KMP-pun ditengarai Ruhut sedang on the way menuju perpecahan lantaran tak semua hadir dalam penutupan Munas Golkar di Bali. Ada dua yang tak hadir dalam acara itu, yakni Demokrat dan PAN. Namun demikian sebelumnya politisi PKS Hidayat Nur Wahid menyatakan seluruh partai KMP berpotensi menolak Perpu Pilkada.

Di seberang KMP, ada Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang mendukung Perpu Pilkada. Apa Demokrat akan bergabung saja ke KIH lantaran sudah punya persamaan gagasan?

"Kita tetap penyeimbang yang tidak latah menjadi oposisi. KIH juga hebat, mereka tahu tidak bagus untuk berhadapan melawan rakyat. Perpu itu warisan SBY yang sangat baik. Rakyat tidak boleh dilarang menggunakan hak pilihnya," jawab Ruhut.

(dnu/van)



Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Ajang penghargaan persembahan detikcom dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) untuk menjaring jaksa-jaksa tangguh dan berprestasi di seluruh Indonesia.
Hide Ads