Tak Ada Juru Damai, Poempida Nilai Konflik Golkar Sulit Diakhiri

Jakarta - Kader muda Partai Golkar Poempida Hidayatulloh menilai konflik internal di partainya sulit diakhiri. Penyebabnya kedua kubu yakni Aburizal Bakrie dan Agung Laksono Cs berkukuh untuk tetap pada posisi politik yang saling bertentangan.

"Bagi saya terjadinya dualisme ini menyakitkan. Kalau pertarungan berlangsung terus menerus yang rugi adalah Partai Golkar," ujar Poempida dalam jumpa pers di Wisma Kodel Jl HR Rasuna Said, Jaksel, Rabu (3/12/2014).

Kesulitan mengakhiri konflik ini juga terjadi karena ketiadaan figur partai yang bisa menengahi kubu Ical dan Agung. Posisi Aburizal alias Ical yang kembali terpilih jadi ketum Golkar ataupun Jusuf Kalla dianggap tidak 'netral'.

"Pak Aburizal tidak dalam konteks figur netral dalam rekonsiliasi, bahkan Pak JK juga tidak karena di posisi KIH. Sangat sulit cari figur penengah karena ini konflik kepentingan sendiri," sambungnya.

Karena itu Poempida berharap kedua belah pihak mengesampingkan ego masing-masing dengan membuka jalan berkomunikasi. "Mudah-mudahan partai, elite dan tokoh uang berbeda pendapat menyatukan kembali visi," ujarnya.

Soal keberadaan Presidium Penyelamat Partai bentukan Agung Laksono Cs, Poempida menolak berkomentar. Dia meyakini perseteruan soal silang pendapat legal tidaknya Munas termasuk Presidium Partai akan berlanjut ke proses hukum.

"Saya tidak bersikap dalam hal mana yang lebih benar, mana yang sah dan mana yang legal. Biarkan prosesnya berlanjut," katanya.

Tapi dia menegaskan bila konflik ini tak terselesaikan kerugian akan terjadi di Golkar. Sebab posisi kisruh internal akan menyebabkan ketidaksolidan partai.

"Ini bukan orang perorangan tapi persoalan kolektif, kalau suatu hari semakin turun Golkar, semakin tidak populernya Golkar ini yang harus disalahkan kolektif," tegasnya.

Memang buntut dari kisruh internal berujung pada pemecatan 17 kader Golkar yang bergabung dalam kelompok Agung Laksono. Palu pemecatan sudah diketok pada Munas di Bali hari ini.

Sebelumnya persoalan dua kubu sudah diupayakan didamaikan oleh ketua dewan pertimbangan Akbar Tandjung. Namun upaya Akbar sia-sia karena ketidaksepakatan kedua kubu.

(fdn/ndr)