.webp)
Di akhir masa jabatannya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang juga Ketua Umum Partai Demokrat menjalin kesepakatan dengan lima partai di gerbong Koalisi Merah Putih. Kelima partai tersebut adalah Partai Golongan Karya, Partai Gerindra, PAN, PKS, dan PPP.
Kesepakatan dijalin agar partai-partai di Koalisi Merah Putih mendukung Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pilkada langsung yang diterbitkan SBY. Ada kisah menarik di balik kesepakatan antara SBY dengan lima ketua umum partai politik di kubu KMP yang berlangsung Rabu malam, 1 Oktober 2014 lalu itu.
Menjelang kesepakatan ditandatangani, Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie (Ical) tak berada di Indonesia. Presiden SBY pun menelepon Ical untuk memastikan kesediaan Golkar mendukung dan mengegolkan Perpu Pilkada di DPR.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Akhirnya enam partai di Koalisi Merah Putih membuat perjanjian hitam di atas putih yang menyatakan dukungan terhadap terbitnya Perpu Pilkada. "Kesepakatan itu ditandatangani semua Ketum & Sekjen, mulai dari PG, PGerindra, PAN, PKS, PPP & juga PD. Khusus PPP hanya Ketum. *SBY*," kata SBY.
Namun meski SBY menelepon langsung Ical, Selasa (2/12/2014) kemarin Partai Golongan Karya menyatakan menolak Perpu Pilkada. Anggota Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera Hidayat Nur Wahid bahkan menyebut kemungkinan besar KMP juga akan menolak Perpu Pilkada yang diterbitkan SBY.
Hidayat menyebut peluang penolakan tersebut justru datang dari SBY yang tidak mengakomodir semua kepentingan KMP masuk di Perpu Pilkada.
"SBY buka peluang untuk terjadinya penolakan tersebut, karena beliau katakan sebelumnya mengakomodasi KMP (ternyata tidak)," kata Hidayat di gedung DPR/MPR, Jakarta, hari ini Rabu (3/12/2014).
Tak urung sikap Golkar membuat politisi PD Ruhut Sitompul meradang. Dia menuding Golkar menjilat ludah sendiri.
(erd/nrl)
