PKS Sebut Kemungkinan Besar KMP Juga Menolak Pilkada Langsung

Jakarta - Partai Golongan Karya menjadi anggota Koalisi Merah Putih yang pertama menyatakan menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan kepala daerah. Politisi senior Partai Keadilan Sejahtera Hidayat Nur Wahid menyebut kemungkinan Golkar tak akan sendirian menolak Perpu Pilkada.

Hidayat mengakui adanya kesepakatan antara Partai Demokrat dengan anggota Koalisi Merah Putih lainnya agar mendukung Perpu Pilkada yang diterbitkan SBY. Namun kata Hidayat, setelah Perpu itu rampung dan dikaji, KMP menilai ada sejumlah kesepakatan yang tidak dipenuhi oleh SBY.

Ada hal-hal yang dimintakan KMP ternyata tidak sepenuhnya diakomodasi oleh SBY dalam beberapa pasal Perpu tersebut. Misalnya yang paling dasar Pilkada melalui DPRD jadi langsung.

"Kalau yang saya pahami pernyataan SBY, beliau nyatakan pimpinan KMP sudah teken Perpu. Tapi dalam penjelasan lisan beliau yang tersiar di youtube, beliau beri alasan kenapa setujui karena seluruh kepentingan politik KMP sudah ditampung dalam Perpu tersebut," kata Hidayat di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (3/12/2014).

Anggota Majelis Syuro PKS yang juga wakil ketua MPR ini menilai Perpu yang semula sudah disepakati KMP dengan SBY itu memang berpotensi ditolak oleh anggota parpol KMP. "SBY buka peluang untuk terjadinya penolakan tersebut, karena beliau katakan sebelumnya mengakomodasi KMP (ternyata tidak)," ujarnya.

(erd/nrl)