Kasus Fuad Amin, KPK: Semangat Antikorupsi di Pusat Tak Turun ke Daerah

Jakarta - Di tengah gencar-gencarnya gerakan transparansi, penghematan dan antikorupsi yang digalakkan pemerintahan Presiden Joko Widodo, KPK menangkap Ketua DPRD Bangkalan Fuad Amin, karena penerimaan suap. KPK menganggap hal ini adalah bukti semangat antikorupsi di pusat tak sampai ke daerah.

"Melihat kasus DPRD Bangkalan ini, ternyata semangat antikorupsi di pemerintah pusat tak sampai ke daerah," ujar Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja di kantornya, Jl Rasuna Said, Jaksel, Rabu (3/12/2014).

Fuad yang merupakan Bupati Bangkalan, Jawa Timur dua periode 2003-2013 ditetapkan sebagai tersangka karena kedapatan menerima suap berkala dari PT Media Karya Sentosa sejak 2007, terkait pembayaran suplai gas dari perusahaan itu.

Terkait dengan program-program dari Kabinet Kerja, Pandu mengatakan, dia melihat adanya semangat dari pemerintah untuk serius dalam memberantas korupsi. Apalagi sehari sebelum dilantik, Jokowi sempat ke KPK bertemu dengan para pimpinan, dan menyampaikan mengenai program-program antikorupsi.

"Dari kunjungan Pak Jokowi di malam terakhir sebelum beliau dilantik, dan kunjungan-kunjungan para menteri ke KPK, membuat kami berharap tren tindak pidana korupsi bisa menurun drastis," ujar Pandu.

(fjp/jor)