PDIP Minta Seleksi Capim KPK Ditunda sampai KIH dan KMP Bersatu

Jakarta - Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat berencana menggelar uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi pada Rabu (3/12/2014) besok. Namun Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan meminta proses uji kelayakan dan kepatutan itu ditunda sampai dua kubu di DPR bersatu.

Dua kubu di DPR yakni; Koalisi Indonesia Hebat dan Koalisi Merah Putih akan bersatu setelah revisi 5 pasal di Undang-undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) selesai dilakukan.

"Ini saran sebaiknya semua fraksi dilibatkan, kalau tidak akan dipertanyakan legitimasinya. Jadi menurut hemat kami karena menyangkut lembaga strategis pimpinan KPK, maka semua fraksi diajak bicara agar hasilnya tak saja legitimate dan justified tapi bisa dipertanggungjawabkan," kata politisi PDIP Arif Wibowo di gedung DPR, Jakarta, Selasa (2/12/2014).

Arif menerangkan,‎ pihaknya belum ikut serta dalam rapat komisi termasuk komisi III, karena syarat revisi UU MD3 yang jadi kesepakatan KIH-KMP belum terpenuhi. Tak hanya PDIP, hal yang sama juga menjadi sikap PKB dan Hanura.

"Saya kira konsentrasi KIH adalah selesaikan revisi UU 17/2014 itu. Jika perubahan UU tentang MD3 itu bisa diselesaikan, maka DPR bisa mulai bekerja secara legitimate sekaligus bisa berjalan secara optimal dan efektif," ujarnya.

Namun kata Arif, jika pimpinan komisi III tetap memaksakan menggelar fit and proper test meski tahu tidak dihadiri PDIP, Hanura dan PKB, maka hasil dari proses seleksi itu bisa tidak legitimate dan sulit dipertanggungjawabkan.

"Prinsipnya selesaikan dulu UU MD3. Kalau perubahan UU 17/2014 bisa diselesaikan, maka sidang yang akan datang bisa berjalan normal," tegasnya.

(bal/erd)