"Jangan terlalu mudah mendengarkan pidato ARB, karena sesungguhnya adalah pemutarbalikkan fakta yang ada. Sidang Komisi A diputuskan secara sepihak, diketok dalam posisi banyak peserta rapimnas memprotes dengan posisi berdiri, dan tidak meminta persetujuan lebih dahulu peserta sidang komisi, dan terjadi keributan yang hampir chaos," ungkap Agun dalam siaran pers, Senin (1/12/2014).
Begitu pula dalam rapat pleno DPP tanggal 24 dan 25 November dengan agenda persiapan Munas, Agun menambahkan, Ical tidak menyelenggarakan sampai tuntas. Akhirnya berlanjut dengan 2 versi, pertama dilanjutkan oleh Theo Sambuaga yang dalam tempo sekitar 2 menit mengetok Munas tanggal 30 November di Bali tanpa minta persetujuan pengurus pleno sebagai peserta rapat yang memegang kedaulatan tertinggi yang bersifat kolektif.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kepada seluruh Peserta Munas di Bali, Agun mengingatkan, ada sejumlah janji Ical yang belum terealisasi. Antara lain janji-janji surga untuk kader dan pengurus Golkar.
"Mana realisasi KTA berasuransi. Kenyataannya pihak asuransi tidak mau bayar, karena uang premi yang dibayarkan oleh masing-masing anggota/pengurus/anggota DPR tidak disetorkan ke pihak asuransi, lalu mana realisasi bantuan rutin untuk DPD, lalu mana janji dana abadi Rp 1 triliun untuk kelangsungan hidup partai, lalu mana gedung berlantai tinggi untuk DPP, semua tak ada yang terealisir dengan baik dan benar," protesnya.
(van/nrl)