"Saya tidak keberatan bila Golkar berada di luar pemerintahan menjadi penyeimbang. Tapi saya tahu ini (sikap KMP sebagai penyeimbang) bukan dengan senang hati, sehingga bukan mustahil kalau ada peluang ke arah impeachment," kata Agung di Bali, Minggu (30/11/2014).
Bila terjadi pemakzulan alias impeachment, maka pihak yang melakukannya bisa dikatakan tak menghormati UUD 1945 yang mengamanatkan kepemimpinan presiden bersiklus lima tahunan. Kekhawatiran Agung ini berangkat dari kesimpulannya, posisi KMP di luar pemerintahan dilandasi rasa dendam akibat kekalahan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa melawan Jokowi-Jusuf Kalla dalam Pilpres 2014 yang telah lalu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Segala celah kesalahan pemerintahan akan dikorek guna mencari peluang interpelasi hingga pemakzulan dari DPR. Agung sangat tidak setuju dengan cara-cara yang gejalanya sudah kian centang-perenang dewasa ini.
"Belum apa-apa interpelasi, ini melelahkan mengganggu. Dan tentu suatu saat mereka berharap ada kekeliruan, ada kesempatan impeachment. Karena itu tadi, diarahkan ke pintu pelanggaran untuk menjadi pintu masuk impeachment. Segi ini kita tidak setuju," kata Agung.
(dnu/mpr)