.webp)
Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Golkar Leo Nababan mengungkapkan soal dimentahkannya usulan JK oleh Ical ini. Mulanya, pada 28 November 2014, JK bersama Agung Laksono dan Leo berunding di kediaman JK di bilangan Jakarta Selatan.
"Hari itu kami diterima di kediaman beliau," kata Leo di Bali, Minggu (30/11/2014).
Pembicaraan itu dilakukan sebelum pertemuan di Bakrie Tower antara Ketua Dewan Pertimbangan Golkar Akbar Tandjung dengan Ical. Dalam pertemuan di kediaman JK, Agung Laksono menyatakan mekanisme pengajuan calon ketua umum harus dilakukan dalam dua tahap.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Leo menyatakan dukungan yang penuh intimidasi kepada DPD Golkar di berbagai daerah diarahkan kepada caketum incumbent, Ical. Maka semua dukungan itu harus dinihilkan terlebih dahulu, baru setelah itu para DPD bisa mengajukan usulan caketum.
"Setelah itu, semua bebas maju, asal dapat 30 persen dukungan dari DPD. Jika sudah dapat dukungan seperti yang diisyaratkan itu, maka caketum yang bersangkutan maka sah calon itu maju ke tahap II," kata Leo.
Akhirnya kesepakatan di rumah JK itu dikomunikasikan ke Akbar Tandjung untuk disampaikan ke Ical.
"JK setuju usulan itu. Kemudian di Bakrie Tower ditawarkan ke Ical, namun ditolak," kata Leo.
Akhirnya Ical menawarkan agar Munas tetap dilaksanakan, sementara pemilihan Ketum dilaksanakan pada 2015, bisa sampai penghujung tahun baru dilaksanakan. Agung Laksono Cs tak setuju dengan tawaran Ical.
"Mereka minta hanya membahas program saja di Munas Bali, tapi pemilihan Ketum nanti saja pada 2015. Itu tipu-tipu mereka saja, kami nggak setuju," tegas Leo.
Menurut Leo, siasat Ical memang sengaja membelenggu pengurus daerah tingkat I (DPD I) agar tetap mendukungnya. Padahal DPD I hanya menyumbang sekitar 7,1 persen suara. Maka DPD II, yang punya persentase suara lebih besar, perlu dibelenggu juga untuk mengamankan kursi Ketum Ical.
"Mereka (DPD) diikat kakinya, dan kita berusaha melepaskan lewat Munas Januari 2015," katanya.
(dnu/fjp)
