Begini Aturan Main Munas Golkar yang Sah

Jakarta - DPP Golkar yang dipimpin Aburizal Bakrie (Ical) akan menggelar Musyawarah Nasional (Munas) IX di Bali hari ini. Ada sejumlah aturan main yang diatur dalam AD/ART agar Munas ini bisa disebut sah.

Munas IX Golkar akan dibuka di Hotel Westin, Nusa Dua, Bali, Minggu (30/11/2014) pukul 19.00 WIB nanti malam. Munas adalah forum tertinggi di Partai Golkar yang memiliki wewenang untuk mengubah AD/ART dan memilih ketum baru.

Ketua Panitia Pengarah Munas IX ini adalah Nurdin Halid. Sedangkan Ketua Panitia Pelaksananya adalah Achmadi Noor Supit.

Sejumlah pasal di AD/ART Golkar mengatur soal pelaksanaan Munas, di antaranya adalah syarat kuorum, agenda yang harus dilaksanakan, dan peserta yang hadir. Berikut sejumlah aturan Munas yang diatur di AD/ART Golkar:

ANGGARAN RUMAH TANGGA

BAB XIV
MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT

Bagian Kesatu

Musyawarah dan Rapat-Rapat Tingkat Nasional

Pasal 30

1. Musyawarah dan Rapat-Rapat Tingkat Nasional terdiri atas :

1) Musyawarah Nasional;

2) Musyawarah Nasional Luar Biasa;

3) Rapat Pimpinan Nasional;

4) Rapat Kerja Nasional;

5) Rapat Konsultasi Nasional;

1. Musyawarah Nasional :

1. Musyawarah Nasional adalah pemegang kekuasaan tertinggi partai yang diadakan sekali dalam 5 (lima) tahun;

2. Musyawarah Nasional berwenang:

1) Menetapkan dan atau mengubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai;

2) Menetapkan Program Umum Partai;

3) Menilai Pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Pusat;

4) Memilih dan menetapkan Ketua Umum;

5) Menetapkan Dewan Pimpinan Pusat;

6) Menetapkan Ketua Dewan Pertimbangan DPP Partai GOLKAR;

7) Menetapkan keputusan-keputusan lainnya;

BAB XV

KUORUM DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 3

1. Musyawarah dan rapat-rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, dan Pasal 35 adalah sah apabila dihadiri oleh lebih setengah jumlah peserta;

2. Pengambilan keputusan pada dasarnya dilakukan secara musyawarah untuk mufakat dan apabila ini tidak mungkin maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak;

3. Dalam hal musyawarah mengambil keputusan tentang pemilihan Pimpinan, sekurang-kurangnya disetujui oleh lebih dari setengah jumlah peserta yang hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 
4. Khusus tentang perubahan Anggaran Dasar :

1) Sekurang-kurangnya dua per tiga dari jumlah peserta harus hadir;

2) Keputusan adalah sah apabila diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya dua per tiga dari jumlah peserta yang hadir.

ANGGARAN RUMAH TANGGA

BAB XI

MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT

Bagian Kesatu

MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT NASIONAL

Pasal 25

1. Musyawarah Nasional, dihadiri oleh :

1) Peserta;

2) Peninjau;

3) Undangan;

2. Peserta, terdiri atas :

1) Dewan Pimpinan Pusat;

2) Unsur Dewan Pimpinan Daerah Provinsi;

3) Unsur Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota;

4) Unsur Pimpinan Pusat Organisasi Sayap;

5) Unsur Pimpinan Pusat Ormas Pendiri;

6) Unsur Pimpinan Pusat Ormas Yang Didirikan;

3. Peninjau, terdiri atas :

1) Dewan Pertimbangan Dewan Pimpinan Pusat;

2) Unsur Pimpinan Pusat Ormas yang menyalurkan aspirasi politiknya kepada Partai GOLKAR;

3) Unsur Badan, Lembaga, dan Pokja Dewan Pimpinan Pusat;

4. Undangan, terdiri atas:

1) Perwakilan Institusi;

2) Perorangan;

5. Jumlah Peserta, Peninjau, dan Undangan ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat;

6. Pimpinan Musyawarah Nasional dipilih dari dan oleh Peserta;

7. Sebelum Pimpinan Musyawarah Nasional terpilih, Pimpinan Sementara adalah Dewan Pimpinan Pusat Partai.

(van/nrl)