Jika Ada Potongan, Irjen Kemensos Akan Minta Pertanggungjawaban RT/RW

Jakarta - Irjen Kementerian Sosial (Kemensos) Karun AK meninjau pelaksanaan dan penyaluran dana Program Simpanan Keluarga Sejahtera di Kantor Pos Cimahi. Karun meminta pertanggungjawaban terkait apabila ada kebijakan Ketua RT/RW setempat soal pemotongan.

“Tentunya, kami akan meminta pertanggungjawaban terkait kebijakan pengurus RT/RW setempat. Apakah benar-benar diberikan bagi warga miskin lainnya yang tidak terdaftar atau tidak, ” kata Karun dalam siaran persnya, Sabtu (29/11/2014).

Karun mengatakan bahwa prosedur pembayaran telah disosialisasikan jauh-jauh hari. Pelaksanaan kegiatan di Kantor Pos Cimahi pun berjalan lancar.

“Pembayaran di wilayah Batujajar dan Cililin dengan cara pendekatan komunitas dilakukan di kantor pos kecamatan setempat,” kata Karun.

Saat ini, telah mencapai 52,26% dengan jumlah uang tersalurkan Rp 21.209.200.000 dari total Rp 40.587.600.000. Untuk kendala di luar teknis, adalah faktor alam yaitu cuaca terutama untuk menjangkau warga yang berada di daerah terpencil dan pegunungan.

Sementera di beberapa daerah, realisasi pembayaran telah mencapai lebih dari 90%, seperti di daerah Margaasih 91,97%, Cimahi 92,43%, Leuwi Gajah 95,20%, Cisangkan 95,31%, Rajamandala 94,75%.

“Pemantauan dibutuhkan di seluruh wilayah Indoensia, agar bisa mendata berbagai kendala di lapangan terkait pelaksanaan dan penyaluran PSKS, sehingga bisa dicarikan solusi dengan cepat dan tepat,” pungkasnya.

(dha/vid)