.webp)
Golkar kubu Aburizal Bakrie (Ical) akan menggelar munas di Bali pada 30 November-3 Desember 2014. Setelah munas digelar, Golkar kubu Ical akan segera mendaftarkan kepengurusan baru ke Kemenkum HAM.
"Itu kan sudah pasti. Setelah selesai setiap munas, kita sampaikan ke Kemenkum HAM, semua ada aturannya," kata Sekjen Golkar Idrus Marham kepada wartawan di Kantor DPP Golkar, Jl Anggrek Nelly Murni, Slipi, Jakarta Barat, Jumat (28/11/2014).
Idrus mengatakan pendaftaran ke Kemenkum HAM adalah prosedur standar usai munas. Pendaftaran itu adalah upaya Kubu Golkar untuk mendapatkan legitimasi kepengurusan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Soal munas, Idrus mengklaim 80 persen pemilik suara, yaitu para pengurus DPD I dan DPD II akan hadir. "Saya kira hampir semua hadir. Saya ditelpon dari Papua Barat dipastikan besok malam sampai, lusa pagi hadir di Bali," ujarnya.
Agung Laksono dan para kompatriotnya yang tergabung dalam Presidium Penyelamat Partai Golkar sudah melayangkan surat ke Kementerian Hukum dan HAM lebih dulu. Idrus yakin surat itu tak akan ditanggapi oleh Yasonna.
"Saya yakin dan percaya kepada Pak Yasonna. Karena dia teman saya, saya tahu," kata Idrus.
Berkaca pada PPP, saat itu kubu-kubu di Partai Kakbah itu juga berebut legitimasi dari Menteri Yasonna. Sampai sekarang, kubu Ketum PPP Romahurmuziy-lah, yang notabene pro pemerintahan Jokowi-JK, yang mengantongi keabsahan dari Kemenkum HAM. Namun Idrus yakin serupa tak akan terjadi di partainya.
"Oh nggak. Ini kan negara normal. Sepanjang negara ini dikelola secara normal, maka (Menkum HAM) tidak akan merespon itu (surat dari Agung Cs)," ujarnya yakin.
Bila benar Yasonna mengesahkan surat dari Presidium Penyelamat Partai, maka Golkar akan melawan. Bukan hanya Golkar saja, Idrus menambahkan, tapi rakyat Indonesia akan melawan.
"Kalau itu terjadi, maka yang melawan adalah seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya kader Golkar," ujar Idrus. (bal/trq)
