Menko Tedjo Larang Munas Golkar di Bali, Polri Tetap Lakukan Pengamanan

Jakarta - Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno melarang penyelenggaran Musyawarah Nasional (Munas) Golkar di Bali. Alasannya, laksamana purnawirawan ini mengkhawatirkan faktor keamanan yang akan berdampak di Bali. Meski demikian, pihak kepolisian tetap melakukan pengamanan terhadap perhelatan yang akan digelar partai beringin itu pada 30 November hingga 3 Desember 2014.

"Pengamanan tugas pokok Polri. Tidak boleh membiarkan kegiatan yang sudah diketahui melalui surat pemberitahuan tanpa pengamanan," kata Kadiv Humas Polri Irjen Ronny Frangky Sompie, saat dihubungi, Kamis (27/11/2014).

Menurut Ronny, pihak kepolisian tidak mengeluarkan surat izin penyelenggaraan acara terkait munas. Prosedur yang ada, untuk kegiatan skala partai nasional sifatnya adalah surat pemberitahuan.

"Dari pemberitahuan itu nanti dikeluarkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP), bukan izin. Itu yang diberikan Polri," beber Ronny.

Dengan demikian, Polri mempersiapkan pengamanan yang disesuaikan dengan surat pemberitahuan yang dilayangkan tersebut.

Terkait dengan apa yang dikhawatirkan Menko Tedjo, adalah tugas Polri untuk melakukan antisipasi sejak dini. "Polri harus antisipasi terhadap setiap kemungkinan yang terjadi di masyarakat," kata Ronny.

(ahy/rmd)