Konflik Golkar dalam Bayang-bayang Perseteruan KIH vs KMP

Jakarta - Konflik antara kubu Ketua Umum Partai Golongan Karya Aburizal Bakrie (Ical) dan Wakil Ketum Agung Laksono tak lepas dari bayang-bayang perseteruan Koalisi Indonesia Hebat dengan Koalisi Merah Putih. Isyarat itu disampaikan oleh Sekretaris Koalisi Merah Putih Fahri Hamzah.

Menurut Fahri di dalam akta perjanjian ada kesepakatan bahwa sesama anggota partai di KMP harus saling membantu. Khususnya menjaga agar partai lainnya solid dan utuh. Politisi yang juga Wakil Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera itu menyebut wajar saja bila sesama KMP merasa khawatir dan memberikan perhatian.

"Kami bersama-sama berusaha menjaga agar partai solid dan utuh. Itu ada di akta kerjasama KMP," kata Fahri yang juga Wakil Ketua DPR ini di Gedung DPR, Senayan, Jakpus, Kamis (27/11/2014).

Pada Selasa (25/11/2014) malam lalu, Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya juga hadir dalam pertemuan petinggi Golkar bersama Ical, dan Akbar Tandjung di Bakrie Tower, Kuningan, Jakarta Selatan.

Fahri pun membenarkan bahwa Prabowo memang mengamankan kemenangan Ical di Musyawarah Nasional Partai Golkar. "Salahnya apa? Saya juga ingin Ical tetap terpilih (jadi Ketum Golkar)," kata Fahri.

Apalagi menurut Fahri, Ical adalah politikus senior. Dia tak sependapat dengan anggapan bahwa Ical gagal memimpin Golkar karena tak memenangkan Pileg dan tidak bisa mengajukan capres. "Memang dia (Ical) jago, memang hebat," kata Fahri.

Sementara 'bayang-bayang' dari Koalisi Indonesia Hebat disebut ada dalam peran politisi Partai Nasional Demokrat yang juga Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno.

Sesaat setelah terjadi bentrokan di kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Selasa (25/11/2014) lalu, Menteri Tedjo mengeluarkan imbauan. Dia meminta Kepolisian RI tidak menerbitkan izin atas diselenggarakannya Musyawarah Nasional Partai Golongan Karya di Bali pada 30 November 2014 nanti.

Imbauan Menteri Tedjo ini dianggap sebagai sebuah intervensi pemerintah ke dalam internal Partai Golkar. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Fadel Muhammad menyebut kebijakan Menko Tedjo sangat politis.

“Karena Menko Polhukam dari NasDem, NasDem tahu semua pecahan Golkar, ini ada permainan politik,” kata Fadel.

Wakil Presiden Jusuf Kalla yang juga mantan Ketua Umum Partai Golkar pasang badan atas tudingan terhadap Menteri Tedjo. Dia menyebut larangan itu bukanlah bentuk intervensi pemerintah terhadap konflik internal partai Golkar.

“Pemerintah melihat dari sudut keamanan, bukan intervensi. Karena pemerintah dan polisi bertanggung jawab pada keamanan. Kalau terjadi kayak kemarin bawa parang, tenteng-tenteng (senjata tajam) atau berkelahi, melempar batu di Bali, bagaimana,” kata Jusuf Kalla.

(erd/nrl)