Internal Partai Golkar terpecah belah menjelang Munas di Bali. Apakah eks Ketum Golkar yang kini jadi wapres Jusuf Kalla sudah bergerak, lalu apa peran JK dalam misi penyelamatan Golkar?
Belakangan JK memang bulai bicara lantang terkait sejumlah kisruh di internal Golkar menjelang Munas. Terutama setelah Agung Laksono cs membentuk Presidium Penyelamat Partai Golkar. JK bahkan blak-blakan mengungkan banyaknya kader Golkar yang mengeluhkan kepemimpinan Ical, sampai puncaknya pada penolakan terhadap percepatan Munas hingga pembentukan presidium.
"Banyak sekali dan saya sampaikan langsung. Saya sampaikan jangan anda berbuat yang tidak demokratis," kata JK di kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakpus, Selasa (25/11) kemarin.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Namun Ical tak mendengar keluhan tersebut dan tetap mempercepat Munas Golkar yang dijadwalkan Januari 2015 menjadi akhir November ini di Bali. Isu santer, Ical yang menunjuk Nurdin Halid menjadi Ketua SC Munas Bali tersebut sudah melakukan konsolidasi menyeluruh di DPD I dan DPD II untuk memenangkan Munas secara aklamasi.
Puncak atas kekecewaan terhadap percepatan Munas, penunjukan Nurdin Halid, dan rencana aklamasi inilah yang kemudian memicu lahirnya perpecahan. Sejumlah caketum Golkar seperti Agung Laksono, Priyo Budi Santoso, Hajriyanto Thohari, Zainuddin Amali, dan Agus Gumiwang Kartasasmita kemudian mendirikan Presidium Penyelamat Partai Golkar bersama sejumlah elite Golkar lainnya.
Banyak rumor beredar seputar perpecahan di internal Golkar ini. Kabarnya Golkar saat ini jadi ring tinju pertarungan antara Koalisi Indonesia Hebat yang ingin menarik beringin melalui tangan halus Jusuf Kalla dan Surya Paloh, dan Koalisi Merah Putih yang ingin Golkar tetap menjadi bagian oposisi pemerintahan.
Isu ini semakin santer setelah Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto menemui Ical dan menyatakan siap membantu menyelesaikan persoalan. Sementara itu di sisi lain Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno yang juga politikus Partai NasDem melarang polisi memberikan izin pelaksanaan Munas Golkar di Bali. Terkait hal ini, JK yang disebut-sebut sudah bergerak menyelamatkan Golkar menilai pernyataan Menko Polhukam bukan intervensi melainkan demi keamanan semata.
"Pemerintah melihat dari sudut keamanan, bukan intervensi. Karena pemerintah dan polisi bertanggung jawab pada keamanan. Kalau terjadi kayak kemarin bawa parang, tenteng-tenteng (senjata tajam) atau berkelahi, melempar batu di Bali, bagaimana," kata Jusuf Kalla.
Lalu apa ujung perpecahan di internal Golkar ini, apakah JK benar-benar sudah mulai bergerak untuk menyelamatkan partai beringin? Yang jelas JK sudah siap-siap menjadi penengah untuk menyelesaikan konflik Partai Golkar.
"Saya yakin mereka bisa menyelesaikan dulu. Kalau memang ini (tidak selesai), ya saya akan bicara dengan para senior. Saya harap tidak pecah karena teman-teman sudah dewasa," kata JK menunjukkan semangat menyelamatkan Golkar.
(van/try)