Kumpul di Jakarta, DPD I Golkar Dukung Munas Kubu Ical

Jakarta - ‎Seluruh Ketua Dewan Pimpinan ‎Daerah (DPD) tingkat I Partai Golkar mengadakan pertemuan di Jakarta untuk memberikan dukungan kepada Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie (Ical). Mereka meminta DPP Golkar tetap menyelenggarakan Musyawarah Nasional (Munas) IX di Bali pada 30 November nanti.

Usai mengadakan pertemuan di Hotel Sultan, Senayan, Jakarta, Rabu (26/11/2014), para ketua DPD itu memberikan pernyataan sikap tersebut kepada Sekjen Golkar Idrus Marham.

‎"Ini merupakan pengejawantahan bersama, kami tidak ingin didikte oleh siapapun‎ bahkan oleh DPP Golkar sekalipun," ucap Ketua DPD I Yogyakarta Gandung Pardiman mengawai konferensi pers tersebut.

‎Kemudian, pernyataan sikap itu dibacakan oleh Ketua DPD I Sulawesi Tenggara Ridwan Bae. Terdapat 4 poin dalam pernyataan sikap tersebut. Usai membacakan pernyataan itu, Ridwan memanggil satu per satu Ketua DPD I se-Indonesia, namun ada beberapa yang tidak hadir.

‎"Ketua DPD I Kalimantan Selatan sedang perjalanan‎, Ketua DPD I Sulawesi Selatan sedang dalam perjalanan, Ketua DPD I Maluku diwakilkan," ucap Ridwan.

Berikut pernyataan sikap para Ketua DPD Golkar tingkat I yang dibacakan:

Pernyataan Sikap Ketua Dewan Pimpinan Daerah Provinsi Partai Golongan Karya Seluruh Indonesia

Mencermati perkembangan terkini Partai Golongan Karya menyongsong penyelenggaraan Musyawarah Nasional IX, terutama upaya dari sejumlah kader untuk menolak Keputusan Rapat Pimpinan Nasional VII, mencemarkan nama baik Partai Golkar, membentuk Presidium Penyelamat Partai Golkar dan tindakan-tindakan inkonstitusional lainnya, maka kami Ketua-ketua DPD partai Golkar Provinsi se-Indonesia menyatakan sikap sebagai berikut:

1. Bahwa nomenklatur 'presidium' tidak dikenal baik dalam konstitusi Partai Golkar maupun dalam tradisi pengelolaan Partai Golkar selama ini. Bahwa oleh karena itu, kami mengutuk dan menolak dengan tegas presidium yang mengatasnamakan Partai Golkar dengan alasan apapun, karena bertentangan dengan AD/ART Partai Golkar, Keputusan Munas VIII 2009, Peraturan Organisasi, Keputusan DPP Partai Golkar yang sah, hasil Munas VIII 2009,‎ maupun aturan organisasi lainnya.

2. Bahwa dalam rangka menegakkan harkat dan martabat Partai Golkar, kami meminta Ketua Umum Partai Golkar untuk segera mengambil tindakan tegas dalam rangka menegakkan disiplin organisasi dengan memberikan sanksi yang tegas sesuai ketentuan organisasi yang berlaku kepada semua pihak yang terlibat dalam presidium penyelamat Partai Golkar.

3. Meminta Ketua Umum DPP Partai Golkar yang legal, Bapak Ir. H. Aburizal Bakrie untuk melaksanakan seluruh keputusan Rapat Pimpinan Nasional VII, di Yogyakarta, karena menurut konstitusi partai, Rapat Pimpinan Nasional merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi di bawah Musyawarah Nasional.

4. Meminta Ketua Umum DPP Partai Golkar untuk tetap menyelenggarakan Munas IX Partai Golkar di Bali pada tanggal 30 November sampai dengan selesai.

Demikian pernyataan sikap ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 26 November 2014

(dha/trq)