Validasi Data Orang Miskin, Mensos Gandeng Bappenas dan Kemenkeu

Jakarta - Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengakui bahwa ada kesulitan terkait merumuskan data orang miskin di Indonesia. Untuk itu, Kemensos menggandeng Bappenas dan Kementerian Keuangan.

Saat rapat kerja dengan Komite II DPD di Gedung DPD, Senayan, Jakpus, Rabu (26/11/2014), Khofifah banyak mendapat pertanyaan terkait data penerima 'kartu sakti' Jokowi. Dia mengungkapkan bahwa data orang miskin penerima bantuan selalu berubah.

"Orang miskin itu dinamis. Hari ini miskin, 3 bulan lagi tidak miskin atau hari ini misalkan tulang punggungnya meninggal atau dapat bencana," ucap Khofifah.

Saat ini, ada 86,4 juta orang yang sudah didata sebagai penerima bantuan iuran. Kenyataannya adalah data ini akan selalu berubah. Oleh sebab itu, Kemensos bekerja sama dengan pihak-pihak lain.

"Jadi data ini direkonsoliasikan dan dikonsolidasikan dengan siapa? Bappenas dan Kemenkeu," ujar mantan Menteri di era Gus Dur ini.

Pemerintahan Jokowi menargetkan penurunan angka orang miskin di Indonesia. "Targetnya turun dari 11,25 ke 6 persen di akhir 2019," tutur Khofifah.

Selain menggandeng lembaga di luar Kemensos, perempuan kelahiran Surabaya ini juga mensinergiskan dinas sosial di setiap daerah terkait data PMKS. Tugas Dinsos adalah mendata PMKS yang tidak memiliki data administasi yang lengkap, termasuk PMKS yang tidak berasal dari panti-panti sosial.

"Kami undang Dinsos Provinsi se-Indonesia, kami lakukan rapat sinergitas, supaya mereka melakukan validasi terhadap rakyat miskin," kata Khofifah

(imk/jor)