Rapat di DPD, Senator 'Curhat' Soal Kartu Sakti Hingga Harga BBM ke Mensos

Jakarta - Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa memenuhi undangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) untuk rapat kerja. Saat rapat, para senator pun 'curhat' mulai tentang kartu sakti Jokowi hingga kenaikan harga BBM.

Rapat kerja tersebut berlangsung bersama Komite III di Gedung DPD, Senayan, Jakpus, Rabu (26/11/2014). Rapat dipimpin oleh Ketua Komite III Hardi Selamat Hood.

Khofifah terlebih dahulu menjelaskan isu-isu terkait penerapan Kartu Keluarga Sejahtera serta isu lain di Kementerian Sosial. Para senator tampak memperhatikan penjelasan dari perempuan kelahiran Surabaya itu dengan seksama.

Setelah sesi pemaparan, para senator diberi kesempatan bertanya. Mereka pun bergantian menyampaikan aspirasi dari daerahnya masing-masing.

"Di Siantar baru dicatat saja, belum disebar kartunya. Tapi saya akui program ini luar biasa," kata senator asal Sumatera Utara, Darmayanti Lubis.

Aspirasi terkait kartu sakti juga disampaikan oleh senator asal NTB Baiq Diyah Ratu Ganefi. Dia mendapatkan keluhan bahwa masyarakat di daerahnya belum menerima 3 kartu itu.

"Saya di-sms masyarakat NTB, bagaimana itu katanya baru di 19 kota dan paling banyak di Jakarta," tanya Baiq.

Khofifah menjawab bahwa saat ini Kemensos sedang melakukan validasi data penerima dana bantuan. Ia pun mensinergiskan Dinsos di setiap daerah.

"Sekaran sedang diskusi juga dengan Bappenas, bisa tidak kalau 86,4 juta penerima diperluas jadi 96 juta. Validasinya dari bawah," ucap Khofifah.

Selain tentang kartu sakti, Khofifah juga mendapat 'curhat' dari senator asal Jatim, Emilia Contessa. Emilia bercerita tentang nasib penyandang disabilitas yang kurang mendapat pendidikan dan hanya diarahkan untuk menjadi tukang pijat. Khofifah berjanji untuk kembali mendata jumlah PMKS di Indonesia.

"Data kami ada 1,7 juta PMKS. Untuk validasinya, kita undang Dinsos semua provinsi. Sekarang kita sedang rapat sinergitas," jawab mantan Menteri era Gus Dur ini.

Salah satu senator juga menyampaikan aspirasi daerah terkait kenaikan harga BBM yang dirasa memberatkan. Khofifah menjelaskan bahwa sudah ada hitung-hitungan di mana bantuan sosial senilai Rp 200.000 per bulan sudah bisa menutupi kenaikan harga BBM itu.

"Bantalan perlindungan sosial sudah Rp 200.000 per bulan jadi tidak akan ada penurunan daya beli masyarakat. Hitungannya, tiap kenaikan harga BBM Rp 500 rupiah akan bertambah 1,5 juta orang miskin baru. Karena naik Rp 2.000 jadi nambah 6 juta tanpa intervensi. Berapa intervensi? Hitungan 4,5 jiwa per keluarga butuh intervensi Rp 155.000 per bulan. Jadi sebenarnya sudah di atas," paparnya.



(imk/erd)