Ini Respon Busyro Tentang Curhat Syahrul Limpo Mengenai Korupsi

Jakarta - Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) Syahrul Yasin Limpo meminta kepada Presiden Joko Widodo agar kasus korupsi yang menjerat kepala daerah tidak diekspose. Pemeriksaan seharusnya melalui dulu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Apa tanggapan Wakil Ketua KPK Busryo Muqoddas?

"Pemerintah yang efektif itu pemerintah yang sistem birokrasinya tidak melingkar-lingkar. Statemen yang diusulkan gubernur itu adalah statemen yang membawa kepada menegaskan cara berpikir birokrasi yang melingkar-lingkar. Itu yang membuat birokrasi tidak efisien," ujar Busyro di JS Luwansa Hotel, Jl Rasuna Said, Kuningan, Selasa (25/11/2014).

Busyro mengatakan, jika hanya aparat pemerintah saja yang boleh memanggil kepala daerah yang terjerat korupsi, itu akan menghambat proses penyidikan. Bahkan cenderung berpotensi menghilangkan bukti-bukti.

"Dari sudut penyelidikan penyidikan, itu akan memperlambat proses dan berpotensi untuk menghilangkan bukti-bukti semakin besar," katanya.

"Jadi tidak ada alasan yang reasonable. Oleh karena itu sebaiknya presiden Jokowi konsisten saja pemanggilan gubernur, kepala daerah itu langsung, tidak perlu melewati asosiasi gubernur itu. Tidak ada dalil argumen yang logis soal itu," tambah Busyro.

Busryo pun mengatakan, Syahrul sebenarnya tidak perlu mengeluarkan pernyataan tersebut. Yang terpenting saat ini adalah bagaimana para gubernur bisa menunjukkan kinerja yang baik.

"Sebetulnya tidak perlu statemen seperti itu, karena terkesan itu dinilai semacam pembualan. Yang paling penting adalah bagaimana sekarang gubernur-gubernur itu menunjukkan secara fair bagaimana seorang kepala daerah itu tidak menghidap persoalan soal gratifikasi dan LHKPN. Kemudian tidak menghidap persoalan nepotisme dan politik oligarki. Kemudian transparan dalam kaitan gratifikasi. Kemudian APBD itu diumumkan lewat papan-papan pengumuman publik. Sampai sekarang KPK mendorong itu, sekaligus jadwal pembelanjaannya," jelas Busyro.

Sebelumnya, Yasin curhat kepada Jokowi soal kasus korupsi yang kini semakin menggila. Dia menilai proses hukum yang terjadi selama ini seolah menerobos prosedur pemeriksaan kepala daerah.

"Artinya kami berharap tidak ada ekspose perkara yang mendahului seluruh rangkaian proses. Kami kehilangan delegitimasi pemerintahan, wibawa pemerintahan, padahal belum tentu itu menjadi persoalan. Kami berharap ada pemeriksaan BPKP, BPK, dirjen, inspektorat, ini diatur dalam undang-undang, Bapak Presiden," ujar Yasin di Istana Bogor, Senin (24/11) kemarin.



(jor/mok)