Busyro mempertanyakan, apakah pernyataan Syahrul Yasin Limpo itu benar-benar mengatasnamakan para gubernur se-Indonesia atau tidak?
"Kami mempertanyakan pernyataan dari Gubernur Sulawesi Selatan itu, benar-benar amanat dari para gubernur atau tidak?" tanya Busyro usai menghadiri acara diskusi di JS Luwansa Hotel, Jl Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (25/11/2014).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Pernyataan itu tidak jernih, karena dia tidak menyebut secara pasti aparat penegakan hukum yang mana. Dengan demikian dia tidak tegas, terkesan tidak jernih, tidak tegas, tidak jelas. Jangan-jangan nanti dia malah membuat opini yang justru mendelegitimasi proses penegakan hukum itu sendiri dengan mengambil momentum pertemuan dengan presiden kemarin. Itu catatan saya," jelas Busyro.
"Saya pikir enggak perlu seorang gubernur mengeluarkan pernyataan seperti itu," tambahnya.
Sebelumnya, dalam pertemuan gubernur se-Indonesia yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa barat kemarin, Ketua APPSI Syahrul Yasin Limpo menegaskan, jika ada kepala daerah yang terjerat kasus korupsi, biarkan hukum yang bekerja. Bahkan jika terbukti bersalah, silakan beri hukuman berat.
"Belum apa-apa kami terekspose di media, padahal kami belum tentu bersalah. Diharapkan pemanggilan oleh aparatur harus melalui gubernur, ini perlu dilakukan. Kalau kami bersalah, hukum saja, kalau perlu hukum mati," ungkapnya.
(jor/rmd)