"Apa yang dilakukan pemerintah saat ini adalah mengalihkan subsidi BBM ke pembangunan infrastruktur. Saya rasa masyarakat banyak yang tidak setuju kalau kemudian berujung interpelasi. Saya sayangkan kalau pencabutan subsidi BBM jadi alat jatuhkan pemerintah," ujar Farid di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (25/11/2014).
Seharusnya terlebih dahulu diajukan pertanyaan yang kemudian dijawab secara jelas oleh pemerintah. Interpelasi merupakan hak DPR yang tak serta merta dapat dilakukan begitu saja.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Salah satu poin yang harus dijelaskan adalah pembangunan infrastruktur. Apa saja bentuk pembangunan tersebut supaya bisa lebih dijabarkan.
Sekaligus pula penjelasan itu bisa membuat masyarakat semakin maklum terhadap alasan pemerintah menaikan harga BBM bersubsidi. Selama ini BBM bersubsidi tak sepenuhnya dinikmati oleh hanya masyarakat miskin saja.
"Masih ada kelas menengah ke atas yang menikmati BBM bersubsidi. Karena itu subsidi dialihkan ke sektor yang benar-benar dinikmati langsung oleh rakyat miskin," pungkas Farid.
(bpn/van)