PDIP Prediksi Interpelasi yang Digalang KMP Diteruskan ke Hak Angket

Jakarta - Sebanyak 18 anggota DPR dari fraksi yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih meneken formulir interpelasi terkait kenaikan BBM. Politikus PDIP Arif Wibowo menyatakan bahwa interpelasi tersebut bermuatan politis.

"(Interpelasi) ini merupakan hak institusional sehingga pasti akan membawa konsekuensi politik. Ini pasti akan mereka teruskan sehingga akan menjadi hak angket," ujar Arif di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (24/11/2014).

Padahal PDIP yang dulu menolak kenaikan BBM pun tidak sampai menggalang interpelasi. Menurut Arif ada mekanisme yang seharusnya ditempuh sebelum dilakukan interpelasi.

"Sepuluh tahun sudah beberapa kali BBM dinaikan, tapi kami tidak pernah lakukan interpelasi. Kalau interpelasi digalang oleh DPR yang sekarang mayoritas adalah mereka, lalu kemudian berlanjut jadi hak angket, berarti tidak salah ketika dari awal kami khawatir ada skenario untuk menjegal pemerintahan," tutut Arif.

Dia menyarankan bahwa sebaiknya dilakukan hak bertanya terlebih dahulu lewat Komisi VII dengan memanggil kementerian terkait. Tentunya hal tersebut dilakukan setelah alat kelengkapan dewan sepenuhnya terbentuk.

"Kondisi DPR sekarang sudah kondusif, maka seharusnya kita jaga bersama-sama untuk tetap kondusif," pungkas dia.

Hak interpelasi hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sedangkan hak angket adalah hak untuk melakukan penyelidikan yang dimiliki oleh DPR yang memutuskan bahwa pelaksanaan suatu undang-undang dalam kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(bpn/trq)