Gubernur Minta Kasus Korupsi Tak Diekspose, Kalau Salah Hukum Mati Saja

Bogor -

Gubernur se-Indonesia yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa barat. Dalam kesempatan itu Ketua APPSI Syahrul Yasin Limpo meminta agar kasus korupsi di daerah tidak terlalu diekspose.

Syahrul mengatakan, dirinya sepakat upaya pemberantasan korupsi. Namun jika ada kepala daerah yang terjerat, sebaiknya jangan diekspose terlalu berlebihan, biar hukum yang berjalan.

Gubernur Sulsel dari Golkar ini beralasan, dengan adanya ekspose secara berlebihan, maka akan mengurangi kewibawaan gubernur di daerah.

"Kami sepakat pemberantasan korupsi. Kami berharap tidak ada ekspose perkara. Kami kehilangan wibawa gubernur jika itu dilakukan. Tidak ada ekspose perkara sebelum selesai semua perkara. (Ekspose perkara) akan menyebabkan hilangnya legitimasi," ujar Syahrul saat mewakili APPSI di awal acara.

Syahrul mengatakan itu di hadapan Jokowi dan JK di Ruang Garuda Gedung Induk Istana Kepresiden, Bogor, Jawa Barat, Senin (24/11/2014). Hadir juga sejumlah‎ menteri dari Kabinet Kerja.

Syahrul juga menegaskan, jika ada kepala daerah yang terjerat kasus korupsi, biarkan hukum yang bekerja. Bahkan jika terbukti bersalah, silakan beri hukuman berat.

"Belum apa-apa kami terekspose di media, padahal kami belum tentu bersalah. Diharapkan pemanggilan oleh aparatur harus melalui gubernur, ini perlu dilakukan. Kalau kami bersalah, hukum saja, kalau perlu hukum mati," ungkapnya.

(jor/nrl)